sukabumiheadline.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendapatkan kritikan keras dari politikus Partai Gerindra di DPR RI, terkait bencana banjir yang melanda Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat.
Kritik pedas disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Mantan istri Presiden Prabowo Subianto, itu menyebut korban bencana banjir Sumatera membutuhkan jaminan hutan kembali pulih pasca banjir bandang dan tanah longsor.
Hal itu disampaikan Titiek saat Komisi IV DPR menggelar rapat dengan menteri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Titiek awalnya menyampaikan bahwa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) bukan hanya karena anomali cuaca.
“Ini adalah alarm keras bagi kita semua. Hujan deras akibat badai siklon tropis senyar memang faktor alam. Namun, ketidakmampuan tanah menahan air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia,” ujar Titiek, Kamis (4/12).
Titiek menambahkan, semua pihak tidak bisa terus-menerus menyalahkan curah hujan yang tinggi setiap terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor.
“Sementara kita menutup mata terhadap fakta di lapangan,” ungkap Titiek.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar terhubung oleh satu tulang punggung ekologi yang sama, yaitu pegunungan Bukit Barisan.
Ketika banjir terjadi serentak dan berulang, dia menilai ada yang salah dengan tempat penampungan air di hulu. Atas hal itu, Titiek mengatakan bahwa rakyat Aceh, Sumut, dan Sumbar tidak hanya sekadar membutuhkan bantuan sembako pasca bencana.
Namun, pemerintah harus menjamin hutan di wilayah tersebut tidak gundul sehingga bencana banjir dan tanah longsor tidak terus terjadi di masa depan.
“Rakyat di Aceh, Medan hingga Sumbar tidak butuh sekedar bantuan sembako pasca bencana. Mereka butuh jaminan bahwa hutan di atas rumah mereka tidak gundul dan membahayakan nyawa mereka,” tandas Titiek.
Sementara itu, Raja Juli menyatakan dirinya siap dievaluasi, bahkan siap menerima konsekuensi politik apa pun dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, jabatan hanyalah titipan dan kritik masyarakat merupakan bagian dari aspirasi yang patut dihargai, terutama ketika bencana besar memicu pertanyaan soal efektivitas kebijakan kehutanan pemerintah.
“Saya yakin namanya kekuasaan itu milik Allah, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujar Raja Juli usai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI.
