sukabumiheadline.com – Sosok Dedi Mulyadi mulai mendapat perhatian media luar negeri. Financial Times (FT), membuat ulasan soal lonjakan popularitas Gubernur Jawa Barat yang populer dipanggil KDM itu, termasuk peluangnya dalam peta pemilihan presiden (pilpres) 2029.
Dalam ulasannya pada 21 September 2026, FT membuat judul berita: “Is this Indonesia’s next president?”, FT menulis tentang aktivitas KDM di media sosial yang dinilai berhasil membentuk citra politik positif hingga ke luar wilayah yang dipimpinnya.
Lebih detail, FT juga mengulas tentang bagaimana KDM mampu membangun komunikasi dengan publik melalui unggahan aktivitas sehari-hari di media sosial pribadinya, mulai dari bertemu warga di pinggir jalan, korban bencana, merespons keluhan, memberikan bantuan hingga menjelaskan kebijakannya ke depan. FT juga menjuluki KDM “Content Governor“.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh, FT menulis popularitas KDM telah berkembang menjadi fenomena di peta politik Indonesia. Berawal dari menjadi pengemudi ojek, menjual layang-layang hingga citra sebagai politikus yang dekat dengan masyarakat, tak lepas dari ulasan FT.
Lebih jauh, FT juga mencatat intensitas produksi konten media sosial KDM dinilai berpotensi membuat aktivitas pencitraan dirinya di ruang digital lebih menonjol ketimbang jabatannya sebagai gubernur.
Selanjutnya, FT mencatat posisi KDM dalam peta politik nasional. Mengutip hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 5-19 Juli 2026 lalu, di mana dalam simulasi semi-terbuka, KDM berhasil mengungguli Prabowo Subianto.
Seperti diketahui, dalam survei tersebut, elektabilitas KDM mencapai 35 persen, dan Prabowo Subianto hanya 14,5 persen. Bahkan, dalam simulasi dua nama, KDM memperoleh 59 persen, sedangkan Prabowo hanya 28,3 persen.
Berdasarkan hasil survei tersebut, FT menempatkan KDM sebagai sosok politikus yang mulai diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai Pilpres 2029.
Namun, media yang berkantor pusat di Bracken House, 1 Friday Street, London, EC4M 9BT, Inggris Raya, itu juga mengulas tentang sejumlah kebijakan KDM yang dinilai kontroversial, termasuk gagasan penanganan anak bermasalah ke barak militer hingga keharusan melakukan vasektomi bagi masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah.
