sukabumiheadline.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memastikan Program Makan Bergizi Gratis melibatkan langsung petani, peternak, dan sekolah untuk memperkuat gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pada Rapat Koordinasi di Gedung Sate (17/12/2025), mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat yang dihadiri kepala daerah dari 27 kabupaten dan kota serta penanggung jawab pelaksanaan Program MBG.
Pria yang akrab dipanggil KDM itu menegaskan MBG diarahkan meningkatkan kualitas kesehatan warga, daya saing sumber daya manusia, dan rasa keadilan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada tiga hal yang menjadi titik pokok dalam kegiatan ini,” ujarnya, dikutip sukabumihedline.com dari laman resmi Pemprov Jawa Barat.
Ia menyebut anggaran Program MBG di Jawa Barat mencapai Rp54 triliun sehingga perbankan diharapkan mendukung pendanaan melalui skema pinjaman berbunga ringan.
Program ini dirancang menjadi siklus ekonomi yang menguntungkan masyarakat dengan melibatkan petani kecil perdesaan sebagai pemasok beras dan sayuran, hingga peternak lokal juga dilibatkan untuk memasok telur, daging, dan ikan bagi kebutuhan Program MBG.
“MBG menjadi pasar bagi petani sehingga harga lebih kompetitif dan menguntungkan petani serta penyedia,” kata Dedi Mulyadi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong keterlibatan sekolah dalam penyediaan bahan baku melalui kegiatan pemeliharaan ayam, penanaman sayuran, pisang, dan padi sebagai bagian pembelajaran.
Skema tersebut diharapkan membuat perputaran uang Program Makan Bergizi Gratis beredar langsung di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pelaksanaan Program MBG telah diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
“Keberhasilan program ini hanya bisa dicapai jika pusat dan daerah memahami perannya masing-masing,” ujar Zulkifli.
Peraturan Presiden tersebut mewajibkan penggunaan bahan baku dari koperasi sebagai bagian integrasi rantai pasok.
Zulkifli menambahkan, pemerintah juga menyiapkan 13 regulasi turunan terkait percepatan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi, pemenuhan tenaga ahli gizi, dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Kolaborasi ditargetkan menghadirkan manfaat gizi bagi peserta didik sekaligus memperkuat ekonomi rakyat Jawa Barat secara berkelanjutan,” katanya.
