sukabumiheadline.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak sekadar fungsional, tetapi juga berkualitas dan estetik. Untuk itu, ia memberi instruksi tegas soal tender, koordinasi lintas dinas, serta efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan gubernur yang akrab dipanggil KDM tersebut dalam acara pertemuan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang diikuti jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam forum yang digelar seusai Lebaran beberapa hari lalu tersebut, arah pembangunan daerah menjadi topik utama yang dibahas secara mendalam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepada sejumlah dinas seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), ia menyampaikan dorongan agar kinerja ditingkatkan. Harapan masyarakat terhadap kemajuan Jawa Barat, menurutnya, harus dijawab dengan kerja nyata yang optimal.
Dalam pembahasan terkait proyek pembangunan, KDM memberikan arahan tegas mengenai kualitas tender. Ia mengingatkan bahwa pihak-pihak yang sebelumnya menghasilkan pekerjaan dengan mutu rendah tidak layak kembali mendapatkan proyek serupa di masa mendatang.
“Orang-orang yang pekerjaannya tidak baik, tidak berkualitas, jangan dikasih kesempatan lagi. Berilah kesempatan pada yang punya kualitas, tepat waktu, dan bertanggung jawab,” tegas KDM dikutip sukabumiheadline.com dari laman resmi Bapenda Jabar, Selasa (31/3/2026).
Selain soal kualitas, ia juga menyinggung pentingnya koordinasi lintas dinas. Dinas PU dan Dinas Perhubungan, misalnya, diminta menyelaraskan penataan Penerangan Jalan Umum (PJU) agar distribusinya merata dan tidak terkonsentrasi di titik tertentu saja, termasuk di ruas jalan menuju kediamannya, demi menghindari penilaian negatif dari masyarakat.
Ganti shelter jadi pangiuhan
Dalam visi yang ia dorong, KDM ingin wajah Jawa Barat tampil dengan identitas kuat melalui fasilitas publik yang tertata rapi dan menarik. Ia pun mengarahkan pembangunan trotoar berkualitas menggunakan material pabrikan, lengkap dengan fasilitas duduk serta shelter atau halte yang diberi nama khas Sunda, yakni “pangiuhan” yang artinya tempat berteduh.
“Jangan pakai bahasa asing terus, tulis saja ‘pangiuhan’. Di setiap depan SMA, SMP, bahkan SD di jalan provinsi, buatkan trotoar yang bagus, ada kursinya untuk anak-anak sekolah duduk,” ujarnya.
Tidak berhenti di situ, KDM juga memiliki rencana penataan ruang yang lebih luas. Ia ingin secara bertahap membongkar bangunan di tepi jalan yang menghalangi panorama alam seperti laut, hutan, maupun sungai.
Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat bisa menikmati keindahan alam Jawa Barat tanpa biaya dan tanpa bergantung pada pihak swasta.
Untuk mengatasi persoalan klasik infrastruktur, seperti lampu jalan yang kerap tidak berfungsi, ia mengusulkan pembentukan pos layanan terpadu berbasis digital. Pos tersebut nantinya dilengkapi layar pemantau besar guna mengawasi kondisi aset milik provinsi secara langsung.
Pengoperasiannya akan melibatkan personel gabungan dari Dinas PU, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Sistem ini juga didukung unit reaksi cepat seperti ambulans serta mobil pemadam kebakaran yang akan melakukan patroli rutin, mencakup penanganan sampah, pohon tumbang, hingga penataan pedagang kaki lima.
Di sisi lain, KDM turut mengkritisi mekanisme administrasi internal terkait pajak kendaraan dinas. Ia menilai kebijakan yang mengharuskan OPD menganggarkan pembayaran pajak ke Samsat, yang masih berada dalam lingkup Pemprov, tidak efisien karena hanya memutar anggaran tanpa manfaat nyata, sekaligus menimbulkan biaya tambahan berupa upah pungut.
Menurutnya, dana pajak kendaraan dinas yang nilainya mencapai miliaran rupiah seharusnya dapat dialihkan melalui diskresi untuk kebutuhan yang lebih langsung dirasakan masyarakat, seperti pembangunan jalan maupun trotoar.
“Provinsi kita harus cerdas. Jangan sampai anggaran hanya berputar di situ-situ saja untuk hal administratif. Lebih baik dipakai buat bangun trotoar yang ada lampunya dan tamannya,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut kemudian ditutup dengan dorongan kepada seluruh jajaran pejabat agar tetap menjaga semangat serta kreativitas dalam meningkatkan pendapatan daerah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi “Jawa Barat Istimewa”.
