sukabumiheadline.com – Pemerintah mengungkap kriteria pekerja yang berhak menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026.
Menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, BSU bakal menyasar pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan.
Sementara itu, pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta per bulan akan menjadi sasaran perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dijelaskan Airlangga, data calon penerima BSU saat ini masih dalam proses di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
“BSU kan di bawah Rp3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diitukan (diproses) di Kemenaker,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Lebih jauh ia menjelaskan, BSU dan insentif PPh Pasal 21 DTP memiliki kelompok sasaran yang berbeda.
Pemerintah menyiapkan perluasan insentif pajak bagi pekerja dengan penghasilan lebih tinggi, termasuk kelompok kelas menengah.
Airlangga menyebut terdapat sekitar 13 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta yang menjadi target perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP.
Untuk informasi, pemerintah kembali menyalurkan BSU 2026 sebesar Rp900.000 bagi pekerja untuk periode Oktober–Desember 2026 yang diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Rincian Besaran & Penyaluran
- Nominal Bantuan: Rp300.000 per bulan selama 3 bulan (total Rp900.000).
- Mekanisme: Dibayarkan sekaligus (sekitar November–Desember 2026).
- Target Penerima: Sekitar 13,3 juta pekerja di seluruh Indonesia.
Syarat Penerima BSU 2026
Mengacu pada ketentuan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), syarat penerima meliputi:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah (PU) sampai dengan bulan Agustus 2026.
- Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan, atau menyesuaikan dengan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) / Upah Minimum Provinsi (UMP) setempat yang lebih tinggi (dibulatkan ke ratusan ribu penuh).
- Bukan anggota ASN, TNI, atau Polri.
- Diutamakan bagi pekerja yang tidak sedang menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode berjalan
