Politikus PDIP Ajak Pejabat Sisihkan Gaji untuk Warga Terdampak PPKM Darurat

- Redaksi

Minggu, 18 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Junimart Girsang. | Foto : Istimewa

Junimart Girsang. | Foto : Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com – Politikius PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengajak seluruh pejabat negara, anggota legislatif, dan kepala daerah menyisihkan 50 persen gajinya untuk membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

“Mari kita tunaikan nilai Pancasila dan Bendera Merah Putih pada masa pandemiini. Kita harus realisasikan dalam bentuk rasa empati senasib sepenanggungan,” kata Junimart dalam keterangannya seperti dikutip dari republika.co.id, Minggu, 18 Juli 2021.

Menurut Junimart, wacana penyisihan 50 persen gaji tersebut baiknya dilakukan selama dua bulan, mulai gaji bulan Juli dan Agustus 2021. Hal itu dinilainya merupakan salah satu solusi untuk masyarakat terkonfirmasi positif COVID-19 yang sedang isolasi mandiri (isoman) dan terdampak secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena kebijakan PPKM darurat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Untuk itu, para wakil rakyat, menteri, para dirjen, dan para kepala daerah mari kita menyisihkan dan mengambil 50 persen gaji kita selama 2 bulan terhitung sejak bulan Juli-Agustus 2021 untuk membantu masyarakat,” ujarnya.

Teknis pelaksanaan menyisihkan 50 persen gaji tersebut, sebut Junimart, dapat diatur dari kesekretariatan jenderal masing-masing. Sedangkan untuk kepala daerah bisa mengatur secara teknis sendiri. Dia menegaskan bahwa sebagai anak bangsa, seharusnya jangan hanya menuntut tanggung jawab pemerintah untuk menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19.

“Ini tanggung jawab kita bersama, khususnya tanggung jawab para wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah karena para wakil rakyat adalah personifikasi rakyat,” katanya.

Berita Terkait

Ketum Projo: Pemilu 2029, kalau terjadi percepatan kita siap enggak?
Mulai 2029 Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dipisah, begini aturannya
Distribusi Program MBG ke sekolah cukup 3 kali sepekan
MK putuskan pilkada langsung, tak ada lagi wacana oleh DPRD
Survei Puspoll Indonesia: Mayoritas masyarakat mau Pilkada langsung
Mencermati 4 misi Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi dan harapan kader senior
Siapa layak jadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi? Kader muda dan senior satu suara
Respons dinamika internal DPD Golkar Sukabumi, Aris: Ketua harus sosok yang merangkul

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 14:34 WIB

Ketum Projo: Pemilu 2029, kalau terjadi percepatan kita siap enggak?

Rabu, 12 Agustus 2026 - 21:26 WIB

Mulai 2029 Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dipisah, begini aturannya

Jumat, 17 Juli 2026 - 14:51 WIB

Distribusi Program MBG ke sekolah cukup 3 kali sepekan

Kamis, 2 Juli 2026 - 00:25 WIB

MK putuskan pilkada langsung, tak ada lagi wacana oleh DPRD

Rabu, 1 Juli 2026 - 01:52 WIB

Survei Puspoll Indonesia: Mayoritas masyarakat mau Pilkada langsung

Berita Terbaru

Anak-anak Suku Baduy - Ilustrasi sukabumiheadline.com

Khazanah

Mengenal agama Suku Sunda

Kamis, 27 Agu 2026 - 17:21 WIB