sukabumiheadline.com – Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 97 Tahun 2022 yang mengatur tentang komite sekolah dituding sebagai penyebab banyaknya pungutan di sekolah-sekolah di Jawa Barat.
Hal itu diungkap Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Karenanya, Ono mendesak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk merevisi Pergub tersebut.
“Saya berharap Pergub itu dirubah karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang mengatur komite sekolah,” ujar Ono, Kamis (22/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk diketahui, dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 disebutkan bahwa komite sekolah dapat menggalang dana dari masyarakat atau dunia usaha melalui cara-cara yang inovatif dan kreatif.
Di sisi lain, Pergub Jawa Barat Ni. 97/2022 justru membolehkan komite sekolah memungut dana dari orangtua siswa, yang menurutnya sangat membebani masyarakat.
“Ini yang bertentangan dengan adanya Pergub Jabar itu membuka pintu komite sekolah untuk lakukan pungutan ke orangtua peserta didik. Harusnya komite sekolah nyari uangnya di luar, bukan di dalam,” katanya.
Untuk informasi, desakan revisi pergub tersebut dipicu mencuatnya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan komite sekolah SMK Negeri 13 Bandung terhadap seluruh siswa kelas 11 dengan nominal Rp5,5 juta per siswa yang disebut sebagai sumbangan.
