sukabumiheadline.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI tidak membutuhkan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Karena, kata Yusril, dalam surat ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyatakan secara tegas kehendak beliau untuk berhenti dari jabatannya.
“Surat tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR, melainkan menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden,” kata Yusril dalam pernyataan resminya di laman resmi Kemenkokumham-Imipas, dikutip sukabumiheadline.com, Sabtu)14/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Yusril, hal tersebut dapat dilihat secara jelas dari bunyi surat yang ditandatangani Gibran Rakabuming Raka. Pada paragraf pertama surat tersebut, Gibran menyatakan:
“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.”
Yusril menjelaskan, pernyataan tersebut merupakan penegasan kehendak untuk berhenti atas inisiatif beliau sendiri, bersifat sepihak sehingga tidak memerlukan persetujuan dari MPR.
Bahkan, dalam paragraf selanjutnya, Gibran secara eksplisit meminta MPR menindaklanjuti pernyataan berhentinya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dalam paragraf keempat suratnya, Gibran menyampaikan:
“Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.”
Menurut Yusril, permintaan tersebut harus dipahami sebagai permintaan untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri, bukan permohonan agar MPR memberikan persetujuan terhadap keputusan pengunduran dirinya.
“Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden,” kata Yusril.
“Kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat2 calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR,” katanya.
Yusril merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Pasal tersebut berbunyi:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Dengan demikian, setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR. Proses tersebut harus dilaksanakan dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari sebagaimana ditentukan UUD 1945.
Yusril menekankan bahwa seluruh proses harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal ini penting agar setiap perubahan dalam penyelenggaraan jabatan kenegaraan tetap berlangsung berdasarkan prinsip negara hukum dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
