sukabumiheadline.com – Wacana zakat sebagai pengurang pajak langsung (tax credit) yang berkembang di tengah masyarakat mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak, salah satunya dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI Sodik Mudjahid yang mempertanyakan kesiapan pemerintah dan muzaki atau pembayar zakat.
Untuk informasi, dalam sistem perpajakan Indonesia, zakat yang dibayarkan melalui Baznas atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengaturannya tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 mengatur zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagai pengurang penghasilan bruto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataannya, Sodik meminta agar wacana tersebut dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah melepas penerimaan pajak serta kesediaan umat Islam, khususnya muzaki, apabila dana zakat dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya pernah sampaikan dalam rapat Majelis Ulama, ada dua hal. Satu adalah apakah pemerintah ikhlas tidak melepas pajaknya untuk digantikan oleh zakat. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah apakah umat, khususnya para muzaki, ikhlas tidak zakatnya masuk APBN,” ujar Sodik dilansir dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jumat (20/11/2026).
Menurut Sodik, persoalan tersebut perlu dibahas bersama para cendekiawan dan ulama dengan bimbingan Menteri Agama Nasaruddin Umar apabila masuk dalam materi pembahasan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.
“Insya Allah nanti kami dengan para cendekia, dengan para ulama, dengan bimbingan langsung dari Pak Menteri Agama akan membahas hal itu, jika itu adalah masuk salah satu item di dalam Undang-Undang Perzakatan,” katanya.
Selain menyoroti wacana tersebut, Baznas juga mendorong penguatan regulasi pengelolaan zakat melalui koordinasi dengan pemerintah dan DPR RI.
Sodik menyebut, pihaknya memperoleh informasi dari Kementerian Hukum dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengenai perumusan regulasi ke depan. Menurut Sodik, penguatan regulasi tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan mobilisasi dana umat agar manfaatnya semakin luas dirasakan oleh mustahik, umat, dan bangsa.
“Di DPR kemarin saya mendapatkan informasi dari Kementerian Hukum dan Badan Legislasi itu semakin dirumuskan bagaimana undang-undang ke depan. Intinya adalah bagaimana dana umat bisa termobilisasi secara maksimum sehingga kita bisa lebih maksimum memberikan manfaat bagi mustahik, bagi umat dan bagi bangsa,” kata dia.
Sodik menjelaskan, terdapat dua regulasi yang menjadi perhatian Baznas , yakni Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan undang-undang di bidang keuangan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Baznas telah bertemu dengan Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR RI yang membahas regulasi keuangan untuk menyampaikan usulan agar pengelolaan zakat turut diperhatikan dalam kerangka pengaturan keuangan nasional.
“Sebulan yang lalu, Pak Menteri, kami bertemu dengan ketua Panja di DPR yang akan membahas undang-undang keuangan itu dipimpin oleh Doktor Haikal dan kami juga sudah menitipkan bagaimana agar keuangan zakat itu masuk juga di dalam Undang-Undang Keuangan Indonesia secara keseluruhan,” tuturnya.








