sukabumiheadline.com – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (wapres) RI ternyata bukan kali pertama. Tercatat sepanjang sejarah Indonesia, pernah dua presiden dan wapres RI lengser dari jabatannya, yaitu Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Mohammad Hatta, dan Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, politik Indonesia juga pernah diwarnai lengsernya Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid dari jabatannya. Namun berbeda dengan Soeharto, Hatta dan Gibran, Gus Dur lengser karena dimakzulkan oleh MPR RI.
Berikut ulasannya, dirangkum sukabumiheadline.com, Senin (16/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mohammad Hatta

Mengundurkan diri pada 1 Desember 1956. Alasan utamanya adalah adanya perbedaan pandangan politik yang tajam dengan Presiden Soekarno mengenai arah demokrasi serta kekhawatiran terhadap meluasnya praktik korupsi dan ketidakharmonisan hubungan Dwitunggal.
Perbedaan pandangan politik dengan Bung Karno dalam menjalankan pemerintahan disebut sebagai pemicu Bung Hatta mengundurkan diri. Hatta mendukung demokrasi parlementer, sementara Soekarno mulai condong ke arah demokrasi terpimpin dan sentralisasi kekuasaan.
Hatta merasa posisinya sebagai wakil presiden menjadi kurang fungsional dan tidak efektif dalam struktur politik saat itu. Hatta beranggapan bahwa masa jabatannya sudah seharusnya berakhir seiring dengan terbentuknya lembaga-lembaga perwakilan rakyat hasil Pemilu 1955 (DPR dan Konstituante).
Pada 1955, Bung Hatta pertama kali menyampaikan niat dan mengirimkan surat pengunduran diri kepada Ketua DPR, Sartono, namun sempat tertunda/tidak langsung diproses.
Kemudian pada 23 November 1956, Hatta kembali mengirimkan surat penegasan bahwa ia akan mengakhiri jabatannya per 1 Desember 1956. Lalu pada 30 November 1956, DPR secara resmi menyetujui permohonan pengunduran diri tersebut dalam sidang.
Hingga terbit Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 1957 yang menyatakan Hatta secara resmi diberhentikan dengan hormat, mengakhiri era kepemimpinan dwitunggal Soekarno-Hatta secara formal.
Gibran Rakabuming Raka

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden kepada MPR RI pada 12 November 2026. Keputusan ini dipicu oleh dinamika dan persoalan hukum terkait putusan lembaga peradilan mengenai dokumen pendidikannya.
Pengunduran diri Gibran dilakukan setelah ia menjabat selama 2 tahun 23 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
Selanjutnya, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri satu halaman yang terdiri dari lima paragraf kepada Presiden Prabowo Subianto pada Kamis pagi dan kepada pimpinan MPR RI (diterima oleh Ketua MPR Ahmad Muzani) pada pukul 11.26 WIB di hari yang sama.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang dikutip oleh Kompas.com, Gibran mundur karena alasan pribadi, mempertimbangkan suara masyarakat yang berkembang, serta demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Pengunduran diri ini terjadi di tengah kontroversi keabsahan dokumen pendidikan menengah Gibran. Pada akhir Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum, yang kemudian diikuti pencabutan surat tersebut oleh kementerian terkait.
Pengunduran diri tersebut diserahkan tepat pada hari yang sama ketika usulan hak menyatakan pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR (delapan fraksi) dijadwalkan masuk ke rapat paripurna untuk memulai proses pemakzulan.
Suharto mundur

Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 di Istana Negara, Jakarta, mengakhiri 32 tahun masa kekuasaan rezim Orde Baru.
Krisis Finansial Asia 1997 yang memicu nilai tukar Rupiah anjlok drastis, inflasi melonjak, dan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, disertai aksi protes besar-besaran oleh mahasiswa menuntut reformasi, ditambah Tragedi Trisakti (12 Mei 1998) dan Kerusuhan Mei 1998, memaksa penguasa Indonesia 32 tahun tersebut harus melepaskan jabatannya.
Bahkan, Ketua DPR/MPR Harmoko dan pimpinan fraksi pun tak mampu membendung keinginan publik yang memaksa Soeharto untuk mundur, setelah 14 menteri memutuskan mundur dari kabinet pada 20 Mei 1998.
Berawal pada pukul 09.00 WIB, Soeharto membacakan pernyataan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Wakil Presiden B.J. Habibie segera dilantik sebagai Presiden RI yang baru sesuai dengan konstitusi (Pasal 8 UUD 1945), yang menandai dimulainya Era Reformasi
Gus Dur dimakzulkan MPR

Untuk informasi, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak mengundurkan diri secara sukarela, melainkan dimakzulkan dan diberhentikan secara paksa oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 23 Juli 2001.
Konflik politik dengan parlemen membuat pemerintahan Gus Dur sering diwarnai ketegangan dan perseteruan tajam dengan DPR dan MPR.
Gus Dur dikaitkan dengan tuduhan dugaan keterlibatan dalam kasus non-budgeter Bulog (Buloggate) serta dana bantuan Sultan Brunei (Bruneigate). Walaupun tuduhan tersebut tidak pernah terbukti secara hukum, isu ini dipakai oleh lawan politik di parlemen.
Puncak krisis terjadi ketika Gus Dur mengeluarkan Maklumat/Dekrit Presiden pada 23 Juli 2001 yang berisi pembubaran DPR/MPR, pembekuan Partai Golkar, serta percepatan pemilu.
MPR menolak dekrit tersebut dan menggelar Sidang Istimewa. Melalui Ketetapan Nomor II/MPR/2001, MPR secara resmi memberhentikan Gus Dur dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-5 Indonesia.
Pada tanggal 25 September 2024, pimpinan MPR secara resmi mencabut dan menegaskan bahwa Ketetapan MPR terkait pemberhentian Gus Dur tersebut sudah tidak berlaku lagi.








