sukabumiheadline.com – Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak sesuai dengan domisili asal. Dalam hal ini, pemerintah memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan penempatan manajer Kopdes tersebut.
Penempatan manajer KDKMP dijelaskan pemerintah melalui Simkopdes. Dalam unggahan akun Instagram @simkopdes, dijelaskan lokasi penempatan manajer KDKMP ditentukan oleh beberapa aspek.
“Kami memahami bahwa penempatan yang jauh dari keluarga dan lingkungan asal membutuhkan kesiapan serta penyesuaian yang tidak ringan,” tulis unggahan tersebut dikutip sukabumiheadline.com, Senin (28/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah menggunakan metode Hungarian Bipartite Matchmaking Method untuk mencari kombinasi penempatan terbaik secara keseluruhan. Sistem ini mempertimbangkan empat variabel utama, yakni kedekatan domisili, kesiapan bangunan KDKMP, ketersediaan kuota, dan keseimbangan kebutuhan antarwilayah.
Meski begitu, realitas di lapangan menunjukkan titik kopdes yang sesuai pada sejumlah wilayah belum tersedia, sudah terisi penuh, atau gedungnya belum siap ditempati. Hal itulah yang mengakibatkan sebagian manajer ditugaskan ke wilayah lain yang masih membutuhkan tenaga pengelola.
“Namun, pada beberapa wilayah, titik yang sesuai belum tersedia, telah terisi, atau belum siap untuk ditempati. Karena itu, sebagian manajer perlu ditempatkan di wilayah lain yang masih membutuhkan,” terangnya.
Uggahan tersebut juga membeberkan tahapan penempatan manager KDKMP. Pada tahap awal, pemerintah langsung memasangkan manajer dengan KDKMP yang berada di desa.
Tahap pertama, sistem memprioritaskan bangunan KDKMP yang telah selesai 100 persen. Tahap kedua, titik siap operasional di wilayah asal telah penuh atau memang tidak tersedia, sementara wilayah lain masih membutuhkan manajer.
Tahap ketiga, setelah seluruh titik yang selesai terisi, sistem melanjutkan penempatan berdasarkan progres pembangunan tertinggi.
Berdasarkan data Simkopdes, mayoritas manajer sebenarnya masih ditempatkan di sekitar wilayah asal mereka. Dari 28,620 manajer KDKMP yang ditempatkan, tercatat 55,69 persen berada dalam jarak maksimal 10 kilometer (km), 71,91 persen berada dalam jarak maksimal 50 km, 65,14 persen tetap di kabupaten/kota asal, 88,28 persen tetap di provinsi asal, dan 11,27 persen ditempatkan lintas provinsi.
Median jarak keseluruhan penempatan tercatat hanya 6,53 km. Kendati begitu, angka statistik tersebut diakui tidak serta-merta menghilangkan tantangan psikologis bagi mereka yang harus bertugas jauh dari keluarga.
“Namun, penempatan jauh bukan bentuk hukuman dan bukan berarti wilayah asal diabaikan. Kondisi tersebut terjadi karena titik KDKMP yang sesuai di wilayah asal tidak selalu tersedia, sudah terisi, atau belum menjadi prioritas berdasarkan kesiapan bangunan,” tulisnya.
“Di mana pun ditempatkan, setiap manajer memegang peran yang sama pentingnya memastikan KDKMP dapat segera hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
