sukabumiheadline.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bakal kembali menerapkan kebijakan tidak naik kelas kepada siswa.
Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Menurutnya, kebijakan tersebut bakal kembali diberlakukan mulai tahun ajaran 2027/2028.
Abdul Mu’ti menyebut kebijakan itu kini telah proses pengkajian dan sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah melakukan proses pengkajian dan inshaallah tahun ajaran baru 2027/2028 akan mulai diberlakukan,” kata Abdul Mu’ti dilansir dari Antara, Ahad (18/10/2026).
Ia menjelaskan kebijakan tersebut akan mengatur mekanisme kenaikan kelas dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, tidak hanya penguasaan materi pelajaran atau capaian akademik, tetapi juga perkembangan karakter peserta didik.
Menurut Abdul Mu’ti, Kemendikdasmen saat ini tengah menyusun rancangan peraturan menteri sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk petunjuk teknis yang akan menjadi pedoman bagi sekolah dan guru.
Abdul Mu’ti juga mengatakan kebijakan sebelumnya mendapat sejumlah keluhan dari kalangan guru. Selain itu, capaian akademik peserta didik dinilai masih perlu ditingkatkan sehingga diperlukan pendekatan yang dapat mendorong motivasi belajar dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan.
“Melalui kebijakan tidak naik kelas secara otomatis, pemerintah berharap peserta didik lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan penguasaan materi, serta membangun karakter dan mental yang kuat,” ucap dia.
Ia menegaskan kebijakan tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo. Selain mekanisme kenaikan kelas, kebijakan mengenai penjurusan peserta didik juga telah memperoleh persetujuan Presiden dan sedang disiapkan aturan pelaksanaannya.
Abdul Mu’ti menambahkan penerapan kebijakan tersebut direncanakan mulai tahun ajaran 2027/2028 setelah regulasi dan petunjuk teknis diselesaikan.
Terkait wacana sekolah gratis yang sempat dibahas Presiden, Abdul Mu’ti menyebut pemerintah berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.
“Namun bagian penjelasannya dalam keterangan yang tersedia belum utuh sehingga belum dapat dirinci lebih lanjut,” imbuh dia.
