Laporan Dugaan Tipidkor, Perangkat Desa di Parungkuda Sukabumi Dipanggil Polisi

- Redaksi

Rabu, 22 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Surat panggilan permintaan koordinasi terhadap perangkat Desa Langensari, Kecamatan Parungkuda. l Istimewa

Surat panggilan permintaan koordinasi terhadap perangkat Desa Langensari, Kecamatan Parungkuda. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINE.com l PARUNGKUDA – Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi melakukan pemanggilan terhadap salah seorang perangkat Desa Langensari, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Dalam surat yang ditandatangani Kasatreskrim Polres Sukabumi AKP Dian Purnomo tersebut, perangkat desa berinisial RK diminta menghadap pada Selasa (21/2/2023) pagi.

Dijelaskan dalam surat tentang Permintaan Koordinasi, pemanggilan untuk melakukan penelaahan terkait laporan dari Aktivis Sukabumi Utara (AKSARA) soal dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2021-2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, pada surat tersebut juga tertulis klasifikasi pemanggilan bersifat “Biasa”. RK yang menjabat sebagai salah satu Kepala Seksi (Kasi) di Kantor Desa Langensari diminta diminta hadir untuk “Koordinasi” pada Selasa pagi sekira pukul 09.00 WIB.

“Unit Tipidkor Polres Sukabumi saat ini sedang melakukan penelaahan Surat Pengaduan AKSARA tentang dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan anggaran yang dikelola oleh Desa Langensari, Kecamatan Parungkuda,” demikian bunyi surat tersebut.

Sementara dihubungi terpisah, Camat Parungkuda Deden Sumpena mengatakan pihaknya masih menunggu kabar perkembangan terbaru terkait pemanggilan tersebut.

“Belum bisa menanggapi karena substansi pemanggilan tersebut belum saya terima dengan jelas. Nanti setelah mengetahui substansinya saya akan menjelaskan. Namun, dari kabar yang saya terima, pemanggilan terkait adanya laporan dari aktivis mengenai dana desa,” kata Deden kepada sukabumiheadline.com, Selasa (21/2/2023).

“Saya sudah menugaskan Kasi Binwas (Pembinaan dan Pengawasan) untuk terus memonitor,” tambahnya.

Berita Terkait

BA Musdesus Sukamulya Sukabumi: Kades dan Sekdes beda sikap aset desa dikuasai swasta
Menjaga keluarga agar tak berantakan, SPP wanita Sukabumi di atas 25%
Jalan Tol Sukalarang dibangun 2027: Membangun konektivitas Sukabumi melalui Bosuciba
Desak inspektorat Riksus, BPD Sukamulya Sukabumi ungkap fakta aset desa dikuasai swasta
Aset Desa Sukamulya dikuasai swasta, ini janji DPMD Kabupaten Sukabumi ditagih BPD dan warga
Jeblok! Membanding realisasi investasi PMDN/PMA di Sukabumi 2025/2026
5 poin Deklarasi Kawasan Daulat Pangan di Jampang Tengah Sukabumi, integrasi basis perjuangan
Sukabumi masuk Top 10 kota/kabupaten paling rawan untuk ditinggali

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 03:00 WIB

BA Musdesus Sukamulya Sukabumi: Kades dan Sekdes beda sikap aset desa dikuasai swasta

Selasa, 3 November 2026 - 09:20 WIB

Menjaga keluarga agar tak berantakan, SPP wanita Sukabumi di atas 25%

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:00 WIB

Jalan Tol Sukalarang dibangun 2027: Membangun konektivitas Sukabumi melalui Bosuciba

Senin, 26 Oktober 2026 - 09:00 WIB

Desak inspektorat Riksus, BPD Sukamulya Sukabumi ungkap fakta aset desa dikuasai swasta

Jumat, 23 Oktober 2026 - 06:29 WIB

Aset Desa Sukamulya dikuasai swasta, ini janji DPMD Kabupaten Sukabumi ditagih BPD dan warga

Berita Terbaru

Perayaan di Kastel Windsor karya Paul Sandby, dibuat pada 1776 - Ist

Khazanah

5 November: Guy Fawkes Night hingga papan permainan monopoli

Kamis, 5 Nov 2026 - 00:01 WIB