Prabowo sebut pengamat goblok, PVRI: Antisains

- Redaksi

Minggu, 20 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden RI, Prabowo Subianto - Ilustrasi sukabumiheadline.com

Presiden RI, Prabowo Subianto - Ilustrasi sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Presiden Prabowo Subianto mengutuk para pakar yang mengkritik kebijakan pemerintah saat berpidato dalam Hari Ulang Tahun ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Ia menyebut ada pakar-pakar yang merasa terlalu pintar sehingga menjadi goblok.

Lembaga riset demokrasi dan tata kelola pemerintah, Public Virtue Research Institute atau PVRI, mengkritik ucapan Prabowo yang melabeli para pakar yang tak setuju dengan kebijakan pemerintah dengan sebutan goblok.

Seperti diketahui, Prabowo sendiri mengeklaim tak mempersoalkan kritik yang diarahkan kepadanya. Namun, ia berujar, dia tidak terima jika kritik itu berupa fitnah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya jadi goblok,” kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengatakan seorang intelektual memiliki tanggung jawab untuk jujur.

“Saya ingatkan, kalau Anda punya kepintaran, jangan lupa, seorang cendekiawan itu harus jujur. Itu namanya kejujuran intelektual, intellectual honesty,” ucap Prabowo.

Direktur Eksekutif PVRI Muhammad Naziful Haq menilai ucapan Prabowo adalah serangan terhadap ilmuwan yang mendedikasikan diri pada ilmu untuk memecahkan berbagai masalah kenegaraan.

“Pernyataan yang bersifat umpatan itu bukan kali pertama dilontarkan Presiden secara terbuka. Itu menandai sikap anti-pengetahuan,” kata Naziful dalam keterangannya, Ahad, 20 September 2026.

Menurut Naziful, seorang pemimpin seharusnya punya kompetensi dasar dalam berdemokrasi, termasuk kemampuan mendengar dan bersikap ilmiah. Pemimpin dalam negara demokrasi, kata dia, harus punya sikap ingin tahu dan cinta ilmu pengetahuan itu diperlukan saat menentukan prioritas dan target kebijakan.

Namun, ia berujar, umpatan terhadap pakar adalah tanda pemimpin tak cukup rendah hati untuk mendengar kritik. Padahal, Naziful mengatakan demokrasi akan selalu membutuhkan suara-suara kritis terhadap penguasa. “Ini hal sederhana yang sebenarnya lebih besar daripada apa pun,” tuturnya.

Berita Terkait

Pemprov rilis Program Jabar Sakola: Bantuan PJS, seragam hingga SPP gratis
Mahfud MD: Gibran bisa dimakzulkan
Perlindungan dan Pembela Masyarakat Adat dalam RUU Masyarakat Adat
Nyerah, DPRD dan Pemprov Jawa Barat akhirnya sepakat ngutang Rp3,4 triliun
MK tolak gugatan, Suket Kemendikbud tentang Ijazah Gibran dan keadilan publik
BGN uji coba program MBG konsep prasmanan: Siswa piket hingga dapur di sekolah
Profil Wahyu Hadiningrat, putra Banten dan Jawa Barat di pucuk pimpinan Polri
Baru lima bulan menjabat, Irjen Pipit Rismanto diganti Irjen Pol Hengki sebagai Kapolda Jabar

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 15:00 WIB

Pemprov rilis Program Jabar Sakola: Bantuan PJS, seragam hingga SPP gratis

Jumat, 9 Oktober 2026 - 12:21 WIB

Mahfud MD: Gibran bisa dimakzulkan

Kamis, 8 Oktober 2026 - 19:30 WIB

Perlindungan dan Pembela Masyarakat Adat dalam RUU Masyarakat Adat

Kamis, 8 Oktober 2026 - 04:55 WIB

Nyerah, DPRD dan Pemprov Jawa Barat akhirnya sepakat ngutang Rp3,4 triliun

Selasa, 6 Oktober 2026 - 23:50 WIB

MK tolak gugatan, Suket Kemendikbud tentang Ijazah Gibran dan keadilan publik

Berita Terbaru