Sidang MPR 9 Desember tidak sah, wapres terpilih bisa dibatalkan PTUN

- Redaksi

Sabtu, 21 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Gedung MPR RI - sukabumiheadline.com

Ilustrasi Gedung MPR RI - sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Rencana MPR RI menggelar sidang pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026, dinilai pakar hukum tata negara Denny Indrayana bisa tidak sah dan berpotensi melanggar undang-undang, apabila Presiden Prabowo Subianto mengajukan usulan dua nama calon wapres paling lambat 25 November 2026.

Menurut Denny, rencana pengajuan usulan 25 November 2026 tersebut tidak sesuai tenggat 14 hari kerja sebelum sidang MPR sebagaimana aturan yang berlaku.

“25 November (2026) itu adalah 14 hari kalender. Bukan hari kerja. Jadi salah,” kata Denny, dikutip sukabumiheadline.com dari kanal YouTube pribadinya, @dennyindrayana99, Sabtu (21/11/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mantan Wakil Menteri Hukum era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menjelaskan, dalam hukum terdapat dua definisi “hari” yang berbeda, yakni hari kalendar dan hari kerja. Hal itu diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Pasal 1 Angka 22 Tata Tertib MPR.

“Maka jika sidang (MPR) dilaksanakan 9 Desember (2026), coba hitung paling lambat 14 harinya kapan? Satu hari sebelumnya tanggal 8. Dua hari sebelumnya tanggal 7. Dengan menghilangkan Sabtu-Minggu, maka paling lambat harinya itu diusulkan harusnya presiden di tanggal 19 November (2026) kemarin. Kamis kemarin itu ini paling lambat presiden Prabowo mengusulkan dua nama calon wakil presiden ke MPR,” paparnya.

Menurut Denny, penentuan tanggal tersebut merupakan hal simpel, namun dapat menimbulkan konsekuensi ketatanegaraan yang serius. Ia mengatakan, kekeliruan dalam melakukan sidang MPR tersebut berpotensi dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Maka konsekuensinya kalau digugat ke PTUN, karena salah secara prosedur, wakil presiden yang nanti terpilih dapat dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara,” katanya .

“Jadi ini hal yang simpel, sederhana, tetapi tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang kelihatannya mengingatkan, dan kalau tetap dilanggar, konsekuensi ketatanegaraannya serius,” jelas Denny.

Untuk itu, Denny menyarankan sidang MPR tersebut diundur dan dijadwalkan ulang menyesuaikan waktu pengusulan dengan tenggat 14 hari kerja sebelum sidang. Selain itu, lanjutnya, penjadwalan ulang sidang MPR juga tidak boleh melebihi batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja.

“Karena itu solusinya, maka ya apa boleh buat? Sidang paripurna MPR-nya diundur, menyesuaikan dengan jangan sampai melanggar waktu 14 hari kerja,” kata Denny.

“Berarti bukan di tanggal 9 Desember. Kapan? Ya kapan presiden mengusulkan dua nama, dihitung 14 hari kerjanya jatuh pada hari apa. Sepanjang tidak melebihi batas waktu selambat-lambatnya 60 hari yang ditetapkan oleh undang-undang dasar,” pungkasnya.

Berita Terkait

PBNU desak negara hadir cegah gerakan dan propaganda LGBTQ
Mengenal Polisi Peduli Pengagguran: Sejarah, tujuan dan pelaksanaan Poliran
Sadap HP presiden, Listyo Sigit Prabowo cs terancam hukuman mati jika terbukti makar
Kriteria kekayaan masuk kategori aset desa dan terdaftar di SIPADES
Prabowo setujui usulan Luhut ubah definisi korupsi
KPK serahkan hasil rampasan korupsi ke Pemkab Sukabumi senilai Rp1.94 miliar
7 poin penting RUU Ketenagakerjaan akan disahkan 8 Oktober: Upah, PKWT hingga outsourcing
Nikahi perempuan Sukalarang, WNA China diusir dari Sukabumi

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 01:00 WIB

Sidang MPR 9 Desember tidak sah, wapres terpilih bisa dibatalkan PTUN

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

PBNU desak negara hadir cegah gerakan dan propaganda LGBTQ

Kamis, 12 November 2026 - 09:00 WIB

Mengenal Polisi Peduli Pengagguran: Sejarah, tujuan dan pelaksanaan Poliran

Jumat, 6 November 2026 - 14:32 WIB

Sadap HP presiden, Listyo Sigit Prabowo cs terancam hukuman mati jika terbukti makar

Rabu, 4 November 2026 - 01:43 WIB

Kriteria kekayaan masuk kategori aset desa dan terdaftar di SIPADES

Berita Terbaru