sukabumiheadline.com – Ketua KPK Setyo Budiyanto mengusulkan penerapan model single chief executive atau kepemimpinan eksekutif tunggal dalam pengisian jabatan kepala daerah, tanpa wakil kepala daerah.
Sederhananya, kepala daerah yang dipilih hanya bupati, wali kota, dan gubernur saja, tanpa wakil, seperti model pemilihan kepala daerah (pilkada) yang selama ini berjalan.
Gagasan yang dikemukakan Setyo tersebut diklaim bakal menjadi solusi memutus rantai ketidakharmonisan hubungan antara kepala daerah dan wakilnya. Pemikiran tersebut dikemukakan Setyo dalam ujian terbuka untuk meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Harapan (FH UPH), Sabtu (14/11/2026)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam disertasi berjudul Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia itu, Setyo mengulas fenomena buruknya relasi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia pasca pemilihan dilakukan secara pasangan calon (one ticket election).
Di bawah bimbingan promotor Henry Sulistyo Budi, Setyo mengungkap realita ketidakharmonisan relasi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diulas oleh Setyo secara mendalam.
“Meskipun dipilih secara bersamaan, wakil kepala daerah lazim ditempatkan sebagai ‘pembantu’ kepala daerah. Hampir 60% kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki relasi yang tidak baik di penghujung masa jabatan,” jelas Setyo.
Relasi tidak harmonis antara keduanya dapat dilihat dari tindakan saling mencari keburukan satu sama lain.
“Tindakan tersebut memang menyangkut urusan personal, namun berpotensi mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
“Saya merenung dan memikirkan realita disharmoni kepala daerah mengakibatkan perilaku saling curiga, saling melaporkan, dan nyatanya bisa berujung saling menjatuhkan. Saya khawatir persoalan tersebut tidak berhenti pada hubungan personal kedua pejabat saja, namun berpotensi mengganggu pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan nasional, serta upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” urai Setyo.
Fenomena tersebut membuat Setyo mempertanyakan apa yang salah. Apakah disharmoni ini menyangkut masalah politik, karakteristik personal pejabat, budaya hukum, atau substansi pengaturan perundang-undangan?
“Bagaimana kalau persoalan ternyata terletak pada desain hukumnya?” tanya Setyo.
Disertasi Setyo juga menyoroti frasa membantu dalam pengaturan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebagai pangkal permasalahan. Frasa membantu dinilai menimbulkan ketidakjelasan dalam memaknai posisi, peran, beserta kewenangan Wakil Kepala Daerah.
Selain dipengaruhi faktor karakteristik personal dan afiliasi partai politik, tafsir yang kurang tepat menimbulkan nada sumbang yang dapat mengguncang relasi antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah dengan dampak hampir merata pada seluruh daerah di Indonesia, dari barat sampai timur.
Menurut Setyo, realitas disharmoni tidak hanya urusan personal, kepentingan politik, atau komunikasi semata. Ketika pola hubungan kerja yang muncul tidak sesuai dengan koridor konstitusi, yang muncul adalah tafsir-tafsir norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
“Temuan disertasi mencatat kondisi tersebut sebagai pseudo authority yakni suatu keadaan di mana seseorang berada di dalam pemerintahan dan memiliki legitimasi politik, tetapi batas kewenangan fungsionalnya tidak dibangun secara jelas. Apabila kondisi tersebut terjadi terus menerus, situasi tersebut akan melahirkan disharmoni by design,” papar Setyo.

Pada titik ini, terdapat ketegangan relasi antara UU Pemerintahan Daerah dengan UU Pilkada. Frasa membantu memiliki konotasi yang lemah secara fungsi dan peranan. Kondisi tersebut membuat one ticket election yang memberikan legitimasi ‘sepaket’ antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah tidak ada artinya. Wakil Kepala Daerah tetap tidak memiliki kewenangan konkret dalam pemerintahan.
Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ketidakharmonisan relasi antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, Setyo mengusulkan reformulasi metode pemilihan Wakil Kepala Daerah, mengingat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menggunakan frasa pemilihan secara demokratis yang berarti tidak diwajibkan untuk dipilih secara langsung.
“Bagaimana mungkin dua orang dengan satu proses legitimasi demokratis diposisikan pada fungsi dan kewenangan yang berbeda?” tanya Setyo.
Disertasi ini mengusulkan model single chip executive dalam pengisian jabatan Kepala Daerah. Setyo menilai penggunaan model pemilihan ini mencegah ketegangan antara legitimasi dengan kewenangan yang selama ini terjadi dengan menempatkan Kepala Daerah sebagai pemegang mandat elektoral utama.
“Dengan model itu (single chip executive-red), Kepala Daerah menjadi pusat kepemimpinan eksekutif. Sementara itu, Wakil (Kepala Daerah-red) memperoleh kedudukan melalui mekanisme institusional yang diatur oleh hukum dan undang-undang,” kata Setyo.
Tidak hanya menyasar metode pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Disertasi ini juga mengusulkan penyelesaian masalah ketidakharmonisan relasi antara keduanya melalui pembentukan suatu forum khusus.
Forum yang dinamai lembaga mediasi Pemerintah Daerah dalam disertasi ini diusulkan sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
“Pembentukan forum ini diperlukan mengingat proses pembentukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah banyak dilatarbelakangi kawin paksa guna kepentingan elektoral,” tukas Setyo.








