sukabumiheadline.com – Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, berencana memindahkan hewan dilindungi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Tatar Sunda yang menjadi habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, karena alasan keamanan bagi hewan dilindungi tersebut.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, itu pun berencana untuk memindahkan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Hashim mengeklaim, kekhawatirannya terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai alasan untuk memindahkan badak Jawa dari habitat aslinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hashim mengatakan rencana relokasi itu akan menggunakan skema pendanaan konservasi. Pemerintah pun mulai menawarkan proyek tersebut kepada calon investor di ajang COP31 yang digelar di Antalya, Turki.
“Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” ujar Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026) lalu.

Gubernur Banten menolak
Di tengah wacana tersebut, Gubernur Banten Andra Soni menanggapi wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Andra menyebutkan badak jawa hanya hidup di Taman Nasional Ujung Kulon dan tak boleh dipindahkan ke lokasi yang bukan habitat aslinya.
“Badak bercula satu hanya hidup di Ujung Kulon. Tempat hidupnya hanya di Ujung Kulon, tempat berkembang biaknya hanya di Ujung Kulon sehingga seluruh masyarakat, seluruh komponen harus menjaga itu,” kata Andra, Selasa (16/11/2026).
Andra meminta agar tidak ada pihak yang mencoba memindahkan badak dari Ujung Kulon ke lokasi yang bukan habitatnya.
“Dan kami berharap jangan coba-coba atau jangan diuji coba pemindahan ke bukan habitatnya,” ujarnya.
Ia pun menyinggung sulitnya memindahkan badak ke lokasi lain. Ia mengungkit kejadian Badak Mustofa yang meninggal saat translokasi ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang berada di TNUK.
WALHI menentang
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pemindahan satwa endemik yang populasinya sangat terancam punah ini justru berpotensi menciptakan ancaman baru bagi keberlangsungan hidupnya. Terlebih, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa habitat badak Jawa di Ujung Kulon sudah tidak layak lagi untuk mendukung keberlangsungan hidup populasinya.
Menanggapi rencana Hashim tersebut, Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, mempertanyakan kewenangan dan dasar pertimbangan Hashim dalam mengusulkan kebijakan pemindahan satwa yang menyangkut masa depan spesies langka dan dilindungi tersebut.
“Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa,” ujar Umi, dikutip dari pernyataan resmi WALHI, Rabu (18/11/2026).
“Keputusan sebesar ini harus menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab, dengan berlandaskan kajian ilmiah dan proses pengambilan keputusan yang transparan serta akuntabel. Apalagi, Hashim juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan. Publik berhak mempertanyakan sejauh mana kewenangan dan kepentingan di balik berbagai jabatan tersebut, jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan justru membuat seseorang merasa dapat menentukan kebijakan tanpa melalui mekanisme yang semestinya,” paparnya.
Umi menilai, secara regulasi, evakuasi dan translokasi satwa memang telah diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa. Namun, keberadaan regulasi tersebut bukan berarti pemindahan satwa dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa pertimbangan ekologis yang matang.
“Translokasi hanya dapat dipertimbangkan apabila terdapat kondisi yang benar-benar mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup populasi satwa, seperti kerusakan habitat yang berat, bencana yang menyebabkan habitat tidak lagi layak dihuni, atau ancaman serius lainnya yang tidak dapat diatasi melalui upaya perlindungan di habitat asal,” katanya.
Pelaksanaannya harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, mencakup kesesuaian karakteristik habitat baru, ketersediaan pakan, kondisi ekologis, daya dukung lingkungan, potensi adaptasi satwa, hingga risiko terhadap spesies yang telah lebih dahulu menghuni kawasan tujuan.
Selain itu, jelas dia, diperlukan pemantauan jangka panjang untuk memastikan satwa yang dipindahkan mampu bertahan hidup dan berkembang biak.
“Dalam konteks rencana pemindahan badak jawa ke TN Alas Purwo, misalnya, perlu dikaji secara mendalam apakah badak jawa dapat hidup berdampingan dengan spesies yang telah menghuni kawasan tersebut, seperti banteng jawa dan macan tutul jawa. Sebaliknya, perlu dipastikan pula bahwa kehadiran badak jawa tidak menimbulkan tekanan ekologis, mengganggu keseimbangan ekosistem, atau mengancam keberlangsungan hidup spesies lain di TN Alas Purwo. Baik badak jawa maupun spesies lain memiliki hak atas lingkungan dan habitatnya sendiri atau hak alam,” paparnya.
Dengan demikian, kata Umi, translokasi tidak boleh justru memindahkan persoalan dari satu kawasan ke kawasan lain atau menciptakan ancaman ekologis baru.
“Pengalaman pemindahan badak bernama Mustofa yang dilaporkan meninggal tiga hari setelah dipindahkan, meskipun pemindahannya masih berada di dalam kawasan Ujung Kulon, seharusnya menjadi pelajaran penting,” ungkapnya.
“Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa translokasi badak Jawa bukan perkara sederhana dan memiliki risiko serius terhadap keselamatan satwa. Apalagi jika dipindahkan ke kawasan yang memiliki karakteristik ekologis berbeda seperti Alas Purwo. Kita tidak boleh menjadikan badak Jawa sebagai objek eksperimen kebijakan,” jelas Umi.
Dengan populasi yang sangat terbatas, papar Umi, kehilangan satu individu saja merupakan kerugian besar bagi upaya penyelamatan spesies ini. Karena itu, pemindahan tidak boleh dilakukan tanpa bukti ilmiah yang kuat bahwa langkah tersebut benar-benar diperlukan dan merupakan pilihan terbaik untuk menjamin keberlangsungan populasinya.
Lebih lanjut, WALHI menegaskan bahwa potensi bencana alam tidak dapat dijadikan alasan tunggal untuk memindahkan badak Jawa dari habitat alaminya. Pemerintah harus terlebih dahulu menyampaikan kajian risiko bencana yang komprehensif, termasuk probabilitas, tingkat ancaman, dampak terhadap habitat dan populasi badak, serta skenario mitigasi yang dapat dilakukan.
“Pemerintah juga harus menjelaskan mengapa upaya perlindungan dan mitigasi di habitat asal tidak lagi memungkinkan. Badak Jawa telah lama hidup di Ujung Kulon dan menghadapi berbagai dinamika alam. Oleh karena itu, prioritas pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan habitat, sistem pemantauan populasi, kesiapsiagaan bencana, serta mitigasi risiko ekologis, bukan terburu-buru memindahkan satwa dari habitat alaminya,” katanya.








