Dari Sidang Tipikor Kemensos: 400 Ribu Paket Sembako Jatah Politikus PDIP

- Redaksi

Sabtu, 17 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Adi Wahyono. l Foto: Istimewa

Adi Wahyono. l Foto: Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com – Sebanyak 400 ribu paket bansos sembako disinyalir merupakan kouta tambahan untuk politikus dan Anggota DPR dari PDIP, Ihsan Yunus.

Hal itu terungkap saat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bansos sembako di Kemensos Adi Wahyono bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, 13 Juli 2021. Ia bersaksi untuk terdakwa Matheus Joko Santoso dalam perkara yang sama. Dalam perkara ini, Adi dan Matheus didakwa memungut komitmen fee dari vendor penyedia bansos.

Adi adalah mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos). Ia mengakui kuota 400 ribu paket bansos sembako COVID-19 di Kemensos adalah jatah Ihsan Yunus.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“(Kouta 400 ribu) koutanya Pak Ihsan Yunus,” kata Adi seperti dikutip dari viva.com.

Sebut Adi lagi, ada sejumlah perusahaan terafiliasi dalam kouta 400 ribu milik Ihsan Yunus. Di antara perusahaan itu yakni PT Mandala Hamonangan Sude dan PT Pertani. “(PT Pertani, Hamonangan Sude itu kan grupnya yang 400 ribu,” ujar Adi.

Dalam persidangan, jaksa KPK sempat membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Adi. Dalam BAP itu, sejumlah pihak disebut mendapat jatah atau mengkordinir paket bansos sembako COVID-19 di Kementrian Sosial. Termasuk salah satunya Ihsan Yunus melalui adiknya Irman Ikram dan Agustri Yogasmara alias Yogas.

Baca Juga :  Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi: Bansos Harus Diterima Utuh Rp600 Ribu

Masih kata jaksa, kuota 400 ribu diberikan kepada grup Ihsan Yunus, Irman Ikram, Yogas dkk. Kemudian ada kuota 300 ribu paket yang diberikan kepada Adi Wahyono dan Matheus Joko yang dikelola sebagai bina lingkungan. Serta 200 ribu paket sebagai jatah eks Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara yang diberikan kepada kerabat dan koleganya.

Semua pembagian kuota di atas dimulai dari tahap 7, semua perusahaan terafiliasi jumlahnya akan sama dengan jumlah kuota yang diberikan Juliari . “Apa benar keterangan saksi? Tanya jaksa kepada Adi Wahyono.

Adi membenarkan semua isi BAP-nya. Jaksa sambung mengkonfirmasi Adi Wahyono, apakah jatah 400 ribu paket juga diperoleh Ihsan Yunus sebelum tahap ke-7.

“Benar yah jadi baru di tahap 7 ada share khusus, atau di tahap sebelumnya sudah ada yang 400 ribu untuk Ihsan Yunus ini?” tanya Jaksa.

Baca Juga :  Naik, Update Harga Sembako di Pasar Palabuhanratu Sukabumi

“Yogas sejak tahap pertama sudah mengerjakan pengadaan bansos COVID-19 melalui beberapa perusahaan, ” sebut Adi.
Akan tetapi, Adi mengaku tidak mengetahui berapa banyak kuota yang diperolehnya. Namun, Adi mengatakan jika perusahaan yang pernah di tahap pertama itu juga masuk ke tahap kedua.

Uang itu dari potongan fee bansos Rp 10 ribu per paket. Uang itu dikumpulkan atas perintah Juliari. Uang yang berhasil dikumpulkan sejumlah Rp 32,48 miliar dari berbagai perusahaan.

Adapun, rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari Konsultan Hukum, Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian, dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar. Sementara uang Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.

Uang dugaan suap itu berkaitan juga penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos COVID-19. Di ataranya, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama.

Berita Terkait

MUI nilai pidana pelaku nikah siri dalam KUHP baru bertentangan dengan hukum Islam
KUHP baru: Menghina DPR itu tindak pidana, kalau kapolres dan ketua pengadilan boleh
Daftar pasal kontroversial dalam KUHP Nasional, hadiah tahun baru bangsa Indonesia
Ini puluhan jenis tindak pidana dalam KUHP baru, dari aborsi, mencuri hingga korupsi
Kritik keras KUHAP baru, otoriter dan independensi pengadilan melemah
Berlaku besok! Poin penting KUHP: Hina presiden hingga seks di luar nikah dipidana
Mahkamah Agung: Hak asuh anak dapat dialihkan dari ibu ke ayah
Mulai Januari 2026, pelaku tindak pidana dihukum kerja sosial, begini penjelasannya

Berita Terkait

Kamis, 8 Januari 2026 - 16:46 WIB

MUI nilai pidana pelaku nikah siri dalam KUHP baru bertentangan dengan hukum Islam

Senin, 5 Januari 2026 - 13:42 WIB

KUHP baru: Menghina DPR itu tindak pidana, kalau kapolres dan ketua pengadilan boleh

Sabtu, 3 Januari 2026 - 04:35 WIB

Daftar pasal kontroversial dalam KUHP Nasional, hadiah tahun baru bangsa Indonesia

Jumat, 2 Januari 2026 - 16:16 WIB

Ini puluhan jenis tindak pidana dalam KUHP baru, dari aborsi, mencuri hingga korupsi

Jumat, 2 Januari 2026 - 07:00 WIB

Kritik keras KUHAP baru, otoriter dan independensi pengadilan melemah

Berita Terbaru