sukabumiheadline.com – Satreskrim Polres Sukabumi segera menggelar penetapan status Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 4 siswa SMP PGRI 2 Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang diduga melakukan kekerasan fisik terhadap AI (12).
Diketahui, pihak keluarga korban menyerahkan laporan resmi ke Polres Sukabumi sejak pertengahan Oktober 2026.
Penyidik kemudian mengambil langkah tersebut setelah menuntaskan pemeriksaan saksi dan mengantongi visum medis dari RSUD Sekarwangi. Polisi menyebut menjalankan seluruh proses penegakan hukum sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU PPA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu disampaikan Kanit PPA Ipda Firman Riyadul Jannah, perkembangan penanganan perkara tersebut pada Rabu (11/11/2026), setelah tim penyidik menyelesaikan olah tempat kejadian perkara (TKP) di mushala sekolah.
”Di pekan ini, rencananya penyidik akan menggelar penetapan status terhadap empat orang terduga anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH,” ujar Firman.
Ia menjelaskan, proses penanganan membutuhkan ketelitian karena penyidik harus melengkapi keterangan saksi dan alat bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Kronologi penganiayaan, September 2026
Untuk diketahui, peristiwa kekerasan fisik tersebut berlangsung pada Selasa (29/9/2026), saat jam istirahat sekolah. Terduga pelaku menganiaya korban di area mushala SMP PGRI 2 Nagrak.
Para terduga pelaku pelajar kelas VIII disebut menendang pinggul serta persendian kaki korban AI. Akibatnya, korban menderita luka patah tulang ekor serta pergeseran tulang lutut hingga sulit berjalan.
Korban sempat menjalani perawatan intensif dan operasi di RSUD Sekarwangi Cibadak. Pihak rumah sakit memperbolehkan korban pulang pada 26 Oktober 2026.
Namun, korban masih merasakan sakit luar biasa hingga saat ini. Oleh karena itu, keluarga korban harus menanggung biaya pengobatan lanjutan secara mandiri.
Pengakuan saksi
Penyidik kepolisian telah menghimpun keterangan dari sejumlah saksi kunci di lingkungan sekolah. Polisi meminta penjelasan dari wali kelas korban dan wali kelas terduga pelaku.
Selain itu, penyidik menggali keterangan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Sova Marwah. Dengan demikian, polisi memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa di musala tersebut.
Namun, proses klarifikasi berjenjang sempat mengalami penyesuaian jadwal pemeriksaan. Hal itu terjadi karena Kepala SMP PGRI 2 Nagrak sedang menjalani cuti melahirkan.
Akibatnya, penyidik fokus terhadap pemeriksaan saksi-saksi terlebih dahulu. Penyidik melengkapi alat bukti secara komprehensif agar konstruksi hukum perkara ini makin kuat.
Berdasarkan keterangan saksi, motif aksi penganiayaan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan. Terduga pelaku meminta uang jajan sebesar Rp2.000 secara paksa kepada korban.
Korban menolak memberikan uang jajan pada permintaan ketiga. Akibat penolakan tersebut, terduga pelaku langsung melancarkan aksi kekerasan fisik.
Penyidik terus mendalami fakta pemalakan uang jajan tersebut bersama instansi terkait. Polisi memastikan penanganan kasus ini berjalan transparan dan objektif. Selanjutnya, polisi menjadwalkan pemeriksaan lanjutan untuk merampungkan berkas perkara.
Pendampingan hukum bagi ABH
Satreskrim Polres Sukabumi menerapkan asas kehati-hatian tinggi dalam menangani kasus ABH siswa SMP Sukabumi ini. Penerapan hukum mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta Sistem Peradilan Pidana Anak.
Oleh karena itu, polisi menjamin seluruh hak anak yang berhadapan dengan hukum tetap terlindungi. Kepolisian tidak menyamakan prosedur pidana anak dengan prosedur pidana umum untuk orang dewasa.
Selain itu, Polres Sukabumi menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi. Polisi juga melibatkan Dinas Sosial serta pendamping dari Opsiga KPI Sukabumi.
Lembaga-lembaga tersebut memberikan pendampingan psikososial intensif kepada korban dan terduga pelaku anak. Langkah kolaborasi ini bertujuan memulihkan kondisi emosional seluruh pihak selama proses peradilan.
Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi menginstruksikan jajaran penyidik untuk bertindak profesional dan berkeadilan. Arahan pimpinan ini bertujuan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi keluarga korban.
Padahal, kasus kekerasan di lingkungan sekolah menjadi perhatian luas masyarakat Sukabumi. Oleh karena itu, kepolisian berkomitmen menuntaskan perkara perundungan ini hingga tuntas.
Pihak UPTD PPA Kabupaten Sukabumi turut mengawal pemulihan kesehatan dan trauma korban. Keluarga korban mengharapkan keadilan hakiki tanpa penyelesaian damai yang merugikan korban. Sementara itu, kepolisian akan segera mengumumkan penetapan status hukum para pelaku dalam waktu dekat.
