Siap-siap warga Sukabumi, Menteri ESDM akan ganti LPG dengan DME dan jargas rumah tangga

- Redaksi

Sabtu, 29 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia - Istimewa

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia - Istimewa

sukabumiheadline.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Hal itu dikemukakan Bahlil saat mengecek pasokan energi jelang Lebaran di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (25/3/2025) lalu.

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah distribusi jargas rumah tangga di Rumah Susun (Rusun) Grudo, yang telah menggunakan jargas selama beberapa tahun terakhir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemerintah akan lakukan program (jargas) yang masif ini untuk menurunkan impor LPG. Selain menggunakan jargas, ada juga substitusi LPG ke Dimethyl Ether (DME),” terang Bahlil dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (29/3/2025).

Menurut Bahlil pemanfaatan jargas di Indonesia masih tergolong kecil, meskipun penggunaannya lebih hemat hingga 40% dibandingkan LPG.

Saat ini, jargas baru tersedia di 86 kota/kabupaten, sementara di Jawa Timur sendiri, baru sekitar 6% dari total potensi pasar yang memanfaatkannya.

Baca Juga :  Warga Sukabumi, Ini Kata Erick Thohir Soal Beli LPG 3 Kg Pakai KTP
Tabung gas LPG 3 kg
Tabung gas elpiji 3 kg – Istimewa

Sementara itu, Hendi Suhendi (45), salah seorang pemilik warung nasi di Kampung Pamatutan, Desa/Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengaku bingung dengan rencana tersebut.

Ia menyebut pemerintah kerap gonta-ganti kebijakan, namun terkesan tidak memerhatikan kondisi masyarakat di bawah seperti dirinya.

“Harusnya wacana itu juga disampaikan terperinci. Apakah akan dihapus semua atau bagaimana?” keluhnya saat diminta pendapat oleh sukabumiheadline.com, Sabtu pagi.

“Kalau dihapus semua nantinya, lalu bagaimana dengan pedagang gorengan keliling? Jangan seperti kemarin, pengecer LPG 3 kilogram dilarang, eh taunya dibolehkan lagi. Kita masyarakat kadung antri,” sesal dia.

Untuk informasi, menurut Neraca Gas Indonesia 2022-2030, rata-rata pasokan gas bumi nasional mencapai 15.087 mmscfd, sedangkan kebutuhan hanya sekitar 11.615 mmscfd. Dengan surplus tersebut, potensi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga masih sangat besar.

Baca Juga :  Ingat, Mulai 2023 LPG 3 Kg Hanya untuk Warga Sukabumi yang Miskin Ekstrem

Pemerintah pun terus berupaya memperluas jaringan gas dengan membangun integrasi pipa gas dari Sumatera hingga Jawa. Investasi pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) dan Duri-Sei Mangkei (Dusem) menjadi langkah strategis untuk menyalurkan gas dari Wilayah Kerja (WK) Agung dan WK Andaman. Gas tersebut nantinya akan disalurkan ke industri maupun langsung ke rumah tangga melalui jargas.

Jika proyek ini selesai, diperkirakan sebanyak 300 ribu rumah tangga di sepanjang pipa gas Cisem dan 600 ribu di wilayah Dusem akan mendapatkan sambungan jargas. Pemerintah menargetkan pengembangan jargas hingga 5,5 juta sambungan pada 2030. Dengan pencapaian tersebut, impor LPG diproyeksikan turun sebesar 550 kilotons per annum (ktpa), yang berpotensi menghemat subsidi LPG hingga Rp5,6 triliun per tahun.

Hingga 2024, total sambungan jargas rumah tangga yang telah terpasang mencapai 703 ribu melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta 240 ribu sambungan dari sumber non-APBN.

Berita Terkait

Royalti murottal AlQuran, hotel dapat tagihan Rp4,4 juta dari LMKN
Naik pangkat jadi Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, berapa gaji yang diterima pria Sukabumi ini?
Larangan study tour dicabut? Ini rekomendasi lokasi dari Dedi Mulyadi untuk pelajar
Pilih ormas? Padahal gaji Komcad SPPI sampai Rp7 juta, lulusan SMP bisa daftar
Pemegang polis asuransi harus bayar 10% jika masuk rumah sakit
Petani Cidadap Sukabumi keluhkan harga pupuk subsidi dijual lebih mahal
Rajin kritik Dedi Mulyadi, ternyata gaji Komisioner KPAI capai Rp26 juta per bulan
Jika KDM setuju, mulai Juni 2025 jalanan Sukabumi bebas ODOL

Berita Terkait

Selasa, 19 Agustus 2025 - 05:42 WIB

Royalti murottal AlQuran, hotel dapat tagihan Rp4,4 juta dari LMKN

Sabtu, 9 Agustus 2025 - 07:00 WIB

Naik pangkat jadi Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, berapa gaji yang diterima pria Sukabumi ini?

Rabu, 6 Agustus 2025 - 10:29 WIB

Larangan study tour dicabut? Ini rekomendasi lokasi dari Dedi Mulyadi untuk pelajar

Jumat, 25 Juli 2025 - 00:18 WIB

Pilih ormas? Padahal gaji Komcad SPPI sampai Rp7 juta, lulusan SMP bisa daftar

Senin, 9 Juni 2025 - 23:17 WIB

Pemegang polis asuransi harus bayar 10% jika masuk rumah sakit

Berita Terbaru

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak - Istimewa

Olahraga

Bojan Hodak: Semua tim berjuang 300 persen saat lawan Persib

Senin, 25 Agu 2025 - 03:00 WIB