Vonis Satu tahun Penjara untuk 5 Terdakwa Kebakaran Kejakgung

- Redaksi

Senin, 26 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Kejaksaan Agung Terbakar Pada 22 Juli 2020 | Foto: Antaranews.com

Gedung Kejaksaan Agung Terbakar Pada 22 Juli 2020 | Foto: Antaranews.com

SUKABUMIHEADLINES.com – Lima orang pekerja renovasi Gedung Kejaksaan Agung (Kejakgung) RI divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) sebagai terdakwa peristiwa kebakaran di gedung yang terletak di kawasan Blok M, Jakarta Selatan tersebut.

Lima terdakwa yakni Syahrul Karim, Karta, Imam Sudrajat, dan Tarno dijatuhi pidana penjara selama satu tahun, sebagaimana diputuskan oleh Majelis hakim pengadilan. Sementara satu terdakwa lainnya, yakni Uti Abdul Munir, yang diketahui sebagai mandor lima terdakwa tersebut, divonis bebas, Senin 26 Juli 2021.

“Menyatakan terdakwa, Syahrul Karim, Karta, Imam Sudrajat dan Tarno, serta Halim, telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tentang turut serta menyebabkan kebakaran yang menyebabkan bahaya umum bagi barang, dan nyawa orang lain,” tutur hakim Elfian, saat membacakan putusan sidang di PN Jaksel, dikutip dari republika.co.id.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Vonis hakim tersebut, menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), yang menuntut para terdakwa menggunakan sangkaan dalam pasal 188 KUH Pidana, juncto (jo), Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. Sangkaan tersebut, terkait dengan kealpaan, maupun kesalahan yang menyebabkan kebakaran.

Baca Juga :  Harus Operasi, Kabar Terkini Pasutri Korban Kebakaran di Bojonggenteng Sukabumi

“Menjatuhkan hukuman pidana terhadap para terdakwa (Syahrul Karim, Karta, dan Tarno, serta Halim), dengan hukuman penjara masing-masing selama satu tahun,” putus hakim Elfian.

Sementara untuk terdakwa Uti Abdul Munir, majelis hakim tak sependapat dengan dakwaan, maupun tuntutan JPU. “Atas nama terdakwa Uti Abdul Munir, tidak terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum,” ujar hakim Elfian.

Atas vonis bebas tersebut, hakim memerintahkan JPU, untuk melepaskan terdakwa Uti Abdul Munir dari segala penuntutan. “Serta memulihkan hak-hak terdakwa (Uti Abdul Munir), dan serta harkat martabat atas yang bersangkutan,” ujar hakim.

Diketahui sebelumnya, kebakaran Kejakgung, terjadi genap setahun lalu, pada Sabtu (22/7) petang. Perlu waktu 12 jam, bagi 250-an lebih petugas pemadam untuk menjinakkan api dalam peristiwa tersebut. Namun, api sudah melahap habis dua bangunan utama di sisi sayap utama komplek lembaga penuntutan yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan (Jaksel) itu. Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Baca Juga :  Satu Rumah di Cibadak Sukabumi Ludes Terbakar

Namun kerugian negara dari insiden tersebut, setotal Rp 1,2 triliun. Ruang kerja Jaksa Agung, dan pejabat tinggi Korps Adyaksa lainnya, turut hangus terbakar. Termasuk unit bangunan, dan ruang kerja, tempat penyimpanan data-data intelijen Jaksa Agug Muda Intelijen (Jamintel), serta arsip kepegawaian juga hangus terbakar. Kebakaran tersebut, membuat sedikitnya 1.200 pegawai kejaksaan, mengungsi tempat kerja ke Badiklat Kejaksaan di Ragunan, Jaksel, dan Ceger, Jakarta Timur (Jaktim).

Terkait dengan peristiwa kebakaran tersebut, penyidikan oleh Bareskrim Polri, sebetulnya menetapkan 11 orang tersangka untuk disorongkan ke penuntutan. Selain enam yang sudah divonis itu, dalam kasus tersebut, juga menetapkan tersangka lainnya, yakni MD, RS dan JM yang merupakan rekanan swasta dalam pengadaan alat-alat renovasi, dan pembersihan gedung Kejakgung. Sementara tersangka J, dan NM adalah pegawai Kejakgung yang melakukan kontrak dengan perusahaan alat-alat renovasi, dan pembersih itu.

Berita Terkait

Mencermati pergeseran tren tindak kriminal remaja 2026, orang tua wajib waspada
KUHP baru: Lindungi hak privat, tetangga pun tak bisa polisikan pelaku kumpul kebo
Eks Menag Gus Yaqut jadi tersangka kasus korupsi kuota haji
MUI nilai pidana pelaku nikah siri dalam KUHP baru bertentangan dengan hukum Islam
KUHP baru: Menghina DPR itu tindak pidana, kalau kapolres dan ketua pengadilan boleh
Daftar pasal kontroversial dalam KUHP Nasional, hadiah tahun baru bangsa Indonesia
Ini puluhan jenis tindak pidana dalam KUHP baru, dari aborsi, mencuri hingga korupsi
Kritik keras KUHAP baru, otoriter dan independensi pengadilan melemah

Berita Terkait

Senin, 12 Januari 2026 - 21:13 WIB

Mencermati pergeseran tren tindak kriminal remaja 2026, orang tua wajib waspada

Minggu, 11 Januari 2026 - 00:31 WIB

KUHP baru: Lindungi hak privat, tetangga pun tak bisa polisikan pelaku kumpul kebo

Jumat, 9 Januari 2026 - 15:15 WIB

Eks Menag Gus Yaqut jadi tersangka kasus korupsi kuota haji

Kamis, 8 Januari 2026 - 16:46 WIB

MUI nilai pidana pelaku nikah siri dalam KUHP baru bertentangan dengan hukum Islam

Senin, 5 Januari 2026 - 13:42 WIB

KUHP baru: Menghina DPR itu tindak pidana, kalau kapolres dan ketua pengadilan boleh

Berita Terbaru

Xiaomi 17 Pro Max - Xiaomi

Tak Berkategori

Xiaomi 17 Max meluncur tahun ini, cek review spesifikasi dan harga

Rabu, 14 Jan 2026 - 14:01 WIB