sukabumiheadline.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melihat adanya indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh mengenai kemungkinan keterkaitan wacana pemindahan badak Jawa dengan kepentingan pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Pernyataan WALHI merespons rencana pemindahan badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, yang diungkap oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo pada Kamis (12/11/2026). Baca selengkapnya: Adik Prabowo mau pindahkan Badak dari Tatar Sunda ke Tanah Jawa, ditentang gubernur dan WALHI
“Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” ujar Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing COP31 di Antalya, Turkiye.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut WALHI, dalam pernyataan resminya, salah satu konteks yang perlu dicermati adalah keberadaan konsesi pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada tepat di perbatasan TNUK.
Dinyatakan Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, perusahaan ini telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare. Pada 2020, lokasi tambang emas PT CSD ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.
Penetapan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan status strategis terhadap aktivitas pertambangan di kawasan tersebut, termasuk dukungan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, berdasarkan informasi dalam laporan tahunan PT Antam, izin PT CSD telah berakhir pada 3 April 2025. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan aktivitas pertambangan, status perizinan, serta kemungkinan pengembangan wilayah pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Kekhawatiran tersebut semakin relevan dengan adanya Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Bahlil Lahadalia pada Februari 2026, yang mencakup wilayah daratan dan perairan Banten.
Berdasarkan keputusan tersebut, wilayah pertambangan dibagi menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Penetapan WUP menjadi salah satu tahapan yang memungkinkan pemerintah menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar pemberian izin usaha pertambangan.
Persoalannya, berdasarkan penelusuran WALHI terhadap peta lampiran keputusan tersebut, terdapat indikasi bahwa sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam kawasan WUP.

Hal ini perlu diklarifikasi oleh pemerintah, mengingat TNUK tidak hanya mencakup ekosistem daratan, tetapi juga kawasan perairan yang memiliki fungsi ekologis penting dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perlindungan ekosistem taman nasional.
“Ini merupakan situasi yang janggal dan kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi beserta seluruh ekosistem di dalamnya. Namun, di sisi lain, pemerintah justru menetapkan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran peta WALHI terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK,” jelas Umi.
“Kawasan konservasi tidak boleh diperlakukan seolah-olah tersedia untuk dialihfungsikan menjadi ruang eksploitasi sumber daya alam. Aktivitas pertambangan, baik di daratan maupun di perairan yang berbatasan dengan taman nasional, berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis, mulai dari pencemaran air dan sedimentasi, gangguan terhadap ekosistem pesisir dan laut, hingga ancaman terhadap keutuhan habitat serta keanekaragaman hayati,” paparnya.
“Apalagi, keputusan penetapan wilayah pertambangan tersebut baru terbit pada Februari 2026, sementara pada tahun yang sama muncul wacana pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya. Rangkaian ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kepentingan di balik kebijakan tersebut. Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya,” tegas Umi.
WALHI mendesak pemerintah untuk menghentikan wacana pemindahan badak Jawa sebelum tersedia kajian ilmiah yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pemerintah juga harus membuka informasi mengenai dasar penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten, termasuk peta spasial yang memperlihatkan secara jelas keterkaitannya dengan batas dan zonasi TNUK.
Selain itu, pemerintah harus memastikan tidak ada kebijakan pertambangan yang mengancam kawasan konservasi maupun ekosistem penyangganya.
Keselamatan badak Jawa tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam.
“Negara seharusnya hadir untuk melindungi habitat dan menjamin keberlangsungan hidup spesies yang terancam punah, bukan justru membuka ruang bagi kepentingan ekonomi yang berpotensi merusak ekosistemnya,” pungkas Umi.
Dibantah Kementerian ESDM
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, masuk peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Penetapan ini tertuang dalam keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 yang telah ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Dalam Kepmen itu, Menteri ESDM tersebut menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan di Provinsi Banten, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
WUP menjadi dasar bagi Menteri ESDM dan Gubernur untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang mencakup mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, serta batuan.
Kemudian Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi dasar untuk penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dijelaskan juga Wilayah Pencadangan Negara dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Juru bicara (jubir) Kementerian ESDM, Dwi Anggia, pun menanggapi ramai sorotan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM yang menetapkan Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Dia menegaskan WUP yang ditetapkan ialah di sebagian perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), bukan di kawasan TNUK.
Dalam penjelasannya, Anggia mengatakan penetapan wilayah pertambangan memiliki dasar historis. Dia mengungkit Kepmen ESDM pada 2014.
“Di mana pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan Wilayah Pertambangan yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) pada perairan laut provinsi Banten, yang kemudian tertuang dalam Kepmen ESDM No 1204 Tahun 2014, di mana usulan tersebut dikecualikan,” kata Anggia, Selasa (17/11/2026).
Anggia mengatakan, pada 2014, Pemprov Banten melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut yang menyebabkan sebagian wilayah perairan TNUK masuk ke WUP. Kemudian, hal ini ditetapkan dalam Kepmen Tahun 2017.
Kepmen ESDM No 65 K Tahun 2026 yang saat ini menjadi sorotan hanya mengulang dan memperbaiki sebagian dari Kepmen Tahun 2022. Anggia mengatakan WUP bukan di kawasan TNUK.
“Sementara itu, Kepmen ESDM No 65 K Tahun 2026 hanya mengulang dan memperbaiki sebagian dari Kepmen Tahun 2022 tersebut sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten. Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK),” katanya.
Dia menyebutkan wilayah perairan sekitar TNUK memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Dia menekankan penetapan WUP merupakan wilayah pertambangan yang masuk perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional alih-alih perizinan untuk melakukan kegiatan penambangan.
“Setiap proses penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No 4 Tahun 2009 yang terakhir diubah menjadi UU No 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Proses ini termasuk mempertimbangkan kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan,” kata dia.
Anggia pun kembali menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Penetapan WUP, sebut dia, tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
“Hingga saat ini, tidak ada satupun izin pertambangan yang diterbitkan, baik pada wilayah perairan yang dimaksud ataupun di wilayah TNUK,” kata Anggia.
Sementara itu, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan pemerintah tidak akan memindahkan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo sebelum ada kajian ilmiah lengkap.








