sukabumiheadline.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan seluruh gugatan Kepala Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Ence Benno terhadap keputusan Bupati Sukabumi Asep Japar, terkait pemberhentian dirinya dari jabatan Kepala Desa Babakanjaya periode 2023-2031.
Putusan yang memenangkan gugatan Benno atas Asep Japar tersebut tersebut tertuang dalam lembar perkara Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG, yang dibacakan pada Selasa, 17 November 2026.
Disebutkan dalam lembar putusan, dalam hal ini, Benno “MELAWAN” Bupati Sukabumi yang dalam perkara ini diwakili sejumlah pejabat dari Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi. Baca selengkapnya: Kabar terbaru Bupati Sukabumi digugat ke PTUN, dugaan pemalsuan tanda tangan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“MELAWAN BUPATI SUKABUMI berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10
Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43364, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.100.3.2/7971/Hukum/2026, tanggal 5 Agustus 2026, diwakili Yani Rachayu, S.H., M.Si. (Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukabumi), Sunandar, S.H.
(Analis Hukum Pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukabumi), Fajar Syamsurrijal, S.H. (Analis Hukum Pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukabumi, Ahmad Hidayat, S.H. (Penata Kelola Hukum dan Perundang-
undangan pada Bagian Hukum SETDA
Kabupaten Sukabumi),” dengan bunyi putusan, dikutip sukabumiheadline.com, Rabu (18/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Selain itu, pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dua keputusan Bupati Sukabumi Nomor 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya atas nama Ence Benno, tertanggal 17 Juni 2026.
Dua keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut masing-masing diterima pada 17 Juni 2026 pukul 10.00 WIB dan 19 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.
Cabut SK dan pulihkan jabatan Benno

Tidak hanya menyatakan keputusan pemberhentian tersebut batal atau tidak sah, PTUN Bandung juga mewajibkan Bupati Sukabumi selaku Tergugat untuk mencabut kedua keputusan tersebut.
Lebih jauh, dalam amar putusan angka empat, majelis hakim memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan kembali hak, kedudukan, jabatan, harkat, dan martabat Ence Benno seperti semula sebagai Kepala Desa Babakanjaya untuk masa jabatan 2023- 2031
Pemulihan tersebut juga mencakup hak-hak keuangan berupa penghasilan tetap, tunjangan, serta fasilitas jabatan yang melekat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dalam amar putusan mengenai biaya perkara, Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp397.500.
Kuasa hukum minta hormati putusan

Sementara itu, dihubungi terpisah, Ence Benno melalui Kuasa Hukum dari MA & Partners Law Firm Moh Amin, SH., MH., MM, menyebut putusan PTUN tersebut menjadi perkembangan hukum penting dalam sengketa pemberhentian Kades Babakanjaya.
Menurutnya, pengadilan tidak hanya membatalkan keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa, tetapi juga memerintahkan pemulihan kedudukan dan hak-hak Penggugat.
“Publik kini menantikan langkah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya Bupati Sukabumi, dalam menindaklanjuti amar putusan tersebut,” katanya.
“Putusan PTUN tersebut menjadi pengingat bahwa setiap keputusan pejabat pemerintahan harus berlandaskan hukum, memenuhi prosedur administrasi, serta menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik,” imbuhnya.
Kewenangan kepala daerah dalam mengambil keputusan administrasi pemerintahan bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap kebijakan yang berdampak terhadap hak seseorang harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
Dengan dikabulkannya seluruh gugatan Ence Benno, pelaksanaan amar putusan menjadi perhatian penting. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan menghormati putusan pengadilan dan menjalankan kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan, sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan materi amar putusan Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG yang diberikan kepada redaksi.
Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Sukabumi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi.







