Diklaim lebih adil, pemerintah bakal beri bansos digital untuk desil 1 hingga 5 awal 2027

- Redaksi

Kamis, 10 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi penerima dana hibah atau bantuan tunai - sukabumiheadline.com

Ilustrasi penerima dana hibah atau bantuan tunai - sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Pemerintah menargetkan bantuan sosial (bansos) digital bakal dinikmati sekira 50 juta masyarakat miskin pada awal 2027. Halnitu diungkapkan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba pendistribusian bansos digital pada kuartal I 2027.

Sebelum itu, pemerintah akan menyelesaikan penataan dan pemadanan data penerima bansos sepanjang 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau pendistribusian kita uji coba nanti pada kuartal satu tahun depan. Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Kan selama ini banyak sekali tadi 60 persen, 50 persen itu off target secara nasional, ya,” ungkapnya dalam konferensi pers, Kamis (10/9/2026).

Luhut menyebut penerima bansos digital nantinya akan mencakup masyarakat yang masuk dalam desil satu hingga lima. Ia memastikan peluncuran atau roll out digitalisasi bansos dilangsungkan pada pekan ketiga Oktober 2026 dengan target sekitar 80% proses digitalisasi dan penataan data telah dirampungkan.

“Kemarin presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai,” ungkapnya.

Selain menyiapkan sistem digital, pemerintah juga turut menyiapkan mekanisme penggunaan dana bansos agar bantuan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemberian kupon digital dengan penggunaan yang dibatasi.

“Kita masih mikir apakah nanti memberikan kupon sehingga tidak boleh judi online, jadi hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin, segala macam,” ujarnya.

Menurut Luhut, pembatasan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan bantuan. Digitalisasi bansos juga diharapkan membuat proses penyaluran lebih transparan dan mengurangi potensi kebocoran.

“Jadi di lapangan nanti akan jadi market mechanism, jadi membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil, dan membuat kita lebih ya kurang korupsi pasti, karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia,” jelasnya.

Berita Terkait

Pengusaha wajib setor dana cadangan pesangon, sanksi pidana bagi yang menolak
Meski Gibran mundur dari Wapres, tapi masih dapat uang pensiun, fasilitas dan tunjangan ini
13,3 juta pekerja dapat Bantuan Subsidi Upah Rp900 ribu, ditransfer ke rekening
Perintah Kapolri: Berantas pungli dan calo tenaga kerja!
Menko Perekonomian tetapkan kriteria pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah 2026
Berapa pesangon korban PHK masa kerja 1-9 tahun menurut UU Pelindungan Ketenagakerjaan?
Pemkot Sukabumi paksa pemilik usaha pasang tapping box
Satu di Sukabumi, 65 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih dilengkapi cold storage

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 08:00 WIB

Pengusaha wajib setor dana cadangan pesangon, sanksi pidana bagi yang menolak

Jumat, 13 November 2026 - 18:51 WIB

Meski Gibran mundur dari Wapres, tapi masih dapat uang pensiun, fasilitas dan tunjangan ini

Jumat, 13 November 2026 - 14:27 WIB

13,3 juta pekerja dapat Bantuan Subsidi Upah Rp900 ribu, ditransfer ke rekening

Rabu, 11 November 2026 - 21:51 WIB

Perintah Kapolri: Berantas pungli dan calo tenaga kerja!

Senin, 9 November 2026 - 20:14 WIB

Menko Perekonomian tetapkan kriteria pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah 2026

Berita Terbaru