Pemkot Sukabumi paksa pemilik usaha pasang tapping box

- Redaksi

Jumat, 30 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi kasir sedang menghitung pembelian dan pajak - sukabumiheadline.com

Ilustrasi kasir sedang menghitung pembelian dan pajak - sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mendesak para pemilik usaha agar memasang tapping box. Upaya paksa tersebut dimulai dengan melayangkan surat teguran oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi.

Menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), BPKPD memberikan teguran tertulis kepada sejumlah wajib pajak yang belum melakukan konfirmasi kesiapan pemasangan tapping box.

Langkah ini dilakukan untuk mendorong pelaku usaha segera mendukung pemasangan alat perekam transaksi tersebut guna memperkuat pengawasan pajak daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami mendorong wajib pajak untuk kooperatif dan segera mengonfirmasi kesediaan pemasangan tapping box sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan pajak daerah,” jelas Sandra Utama Teguh selaku Kepala BPKPD.

Hingga saat ini, jelas Teguh, sebanyak 114 unit tapping box telah terpasang di sejumlah tempat usaha di Kota Sukabumi. Namun, pemasangan tersebut belum mencakup seluruh wajib pajak yang menjadi sasaran, karena masih terdapat pelaku usaha yang belum memberikan konfirmasi kepada BPKPD.

Ia juga menambahkan, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, pelaku usaha diimbau untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mendukung pemasangan tapping box sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemasangan tapping box merupakan salah satu instrumen pengawasan transaksi usaha untuk membantu memastikan pencatatan dan pelaporan pajak berlangsung secara transparan,” jelas Sandra.

Berita Terkait

Pengusaha wajib setor dana cadangan pesangon, sanksi pidana bagi yang menolak
Meski Gibran mundur dari Wapres, tapi masih dapat uang pensiun, fasilitas dan tunjangan ini
13,3 juta pekerja dapat Bantuan Subsidi Upah Rp900 ribu, ditransfer ke rekening
Perintah Kapolri: Berantas pungli dan calo tenaga kerja!
Menko Perekonomian tetapkan kriteria pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah 2026
Berapa pesangon korban PHK masa kerja 1-9 tahun menurut UU Pelindungan Ketenagakerjaan?
Satu di Sukabumi, 65 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih dilengkapi cold storage
UU Ketenagakerjaan baru: Kini pekerja kontrak dan outsourcing dapat pesangon

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 08:00 WIB

Pengusaha wajib setor dana cadangan pesangon, sanksi pidana bagi yang menolak

Jumat, 13 November 2026 - 18:51 WIB

Meski Gibran mundur dari Wapres, tapi masih dapat uang pensiun, fasilitas dan tunjangan ini

Jumat, 13 November 2026 - 14:27 WIB

13,3 juta pekerja dapat Bantuan Subsidi Upah Rp900 ribu, ditransfer ke rekening

Rabu, 11 November 2026 - 21:51 WIB

Perintah Kapolri: Berantas pungli dan calo tenaga kerja!

Senin, 9 November 2026 - 20:14 WIB

Menko Perekonomian tetapkan kriteria pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah 2026

Berita Terbaru