sukabumiheadline.com – Operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih masih menemui sejumlah kendala lapangan di sejumlah daerah. Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, salah satunya masih ada desa yang belum memiliki akses listrik dan juga koneksi internet sebagai faktor penting pembentukan koperasi.
“Kami menemukan berbagai masalah yang sangat miris, ngilu, karena ada ribuan lebih dari desa masih belum ada listriknya masih ada belasan ibu desa yang belum terkoneksi internet,” ujar Ferry beberapa waktu lalu.
Sementara itu, salah seorang kepala desa (kades) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengungkap persoalan berbeda, yakni ketiadaan lahan untuk kantor KDMP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Desa Sundawenang mah belum ada lahan,” kata Kades Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Wahid Syamsul Rizal kepada sukabumiheadline.com, Rabu (25/2/2026) dinihari.
Ia mengatakan, pihak Pemdes Sundawenang pernah mengajukan penggunaan lahan milik Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar (BRMP) Tanaman Industri dan Penyegar, yang berlokasi di Jl. Raya Pakuwon Km. 2, Parungkuda.
Namun, institusi di bawah Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang berfokus pada penelitian, perakitan teknologi, dan produksi benih unggul tersebut menolak permintaan Pemdes Sundawenang.
“Pernah mengajukan permohonan penggunaan lahan BRMP, tapi tidak disetujui sama BRMP,” ungkap Wahid.
“Masih nyari lokasi lain, belum ada lagi lokasinya,” imbuhnya.
Permasalahan umum koperasi
Di sisi lain, seperti dirangkum sukabumiheadline.com dari artikel di laman resmi Badan Internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) berjudul Cooperative Shortcomings, berikut adalah sejumlah permasalahan utama koperasi.
Koperasi berpusat pada risiko tata kelola (korupsi/kolusi), keterbatasan modal dan infrastruktur, serta SDM yang belum memadai.
Sehingga, koperasi menghadapi kendala operasional, potensi penyalahgunaan dana, hingga kekhawatiran elit lokal memanfaatkan koperasi, sehingga berisiko gagal beroperasi dan menimbulkan kerugian.
Bak seikat lidi
Selain membangun konsolidasi ekonomi nasional, pemerintah, lewat KDMP, juga ingin mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja, hingga meringkas rantai distribusi bahan-bahan pokok bagi masyarakat.
Khusus soal rantai pasok, harapannya peran tengkulak dapat ditekan dan konsumen mampu memperoleh harga produk lebih terjangkau ketika alurnya diperpendek.
“Yang desa, nelayan punya pendingin lebih besar untuk bikin es dan menjaga ikan. Kemudian sebelahnya gudang akan ada gerai-gerai untuk sembako. Ada gerai untuk simpan pinjam,” ujar Prabowo.
