Mulai kapan KA Siliwangi dari Sukabumi bisa langsung ke Padalarang?

sukabumiheadline.com – Rencana reaktivasi jalur-jalur kereta api (KA) yang saat ini mati di wilayah Jawa Barat masih digodok. Sedikitnya, ada lima ruas jalur KA di Jawa Barat yang akan direaktivasi.

Menurut Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Bandung rencana mengaktivasi kembali jalur KA tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mengukur skala prioritas jalur mana yang pertama dikerjakan.

“Sebelum dimulai, kami perlu menentukan dulu skala prioritas pada jalur yang akan direaktivasi,” ujar Kepala BTP Bandung Endang Setiawan, Senin (21/4/2025).

Baca Juga: Terbaru, Jadwal KA Siliwangi Relasi Sukabumi-Bandung

Seperti diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, Reaktivasi ini menyasar lima jalur kereta api peninggalan zaman kolonial Belanda yang kini terbengkalai, yaitu:

1. Banjar–Pangandaran–Cijulang (82 km)
2. Cibatu–Garut–Cikajang (47,5 km)
3. Rancaekek–Tanjungsari (11,5 km)
4. Cikudapateuh (Bandung)–Ciwidey (37,8 km)
5. Cipatat–Padalarang (17 km)

Jika sudah terwujud, maka tidak lama lagi rangkaian KA Siliwangi relasi Sukabumi-Bandung tidak lagi berakhir di Cipatat, namun bisa langsung hingga Stasiun KA Padalarang.

Seperti diketahui, saat ini penumpang KA Siliwangi dari Sukabumi dan Cianjur harus turun di Stasiun KA Cipatat, lalu melanjutkan dengan naik angkutan perkotaan (angkot) menuju Stasiun KA Padalarang. Baca selengkapnya: Tak lagi sampai Cipatat, KA Siliwangi dari Sukabumi langsung ke Padalarang

Adapun untuk mengaktivasi jalur mati tersebut harus melalui beberapa tahapan karen jalur tersebut saat ini sudah dimanfaatkan masyarakat untuk permukiman permanen.

Dengan demikian, proyek reaktivasi ini mau tak mau harus membebaskan lahan di jalur tersebut.

“Saat ini, kami melakukan inventarisasi data-data studi, termasuk kebutuhan lahan sambil menunggu arahan dari Menteri Perhubungan serta dari pihak Provinsi Jawa Barat,” jelas Endang.

Selanjutnya, BTP akan menghitung skala prioritas mana yang lebih dulu direaktivasi. Skala prioritas itu mempertimbangkan dampak yang terjadi dan biaya yang dikeluarkan jika reaktivasi dilakukan.

“Untuk anggaran, kami juga belum dapat menjawab karena masih menunggu arahan,” katanya.