SUKABUMIHEADLINE.com l Pemerintah menyebut utang merupakan salah satu instrumen untuk menyelamatkan masyarakat dan perekonomian pada masa pandemi Covid-19. Hal ini mengingat APBN mengalami pelebaran defisit, sehingga membutuhkan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari utang.
Dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN menanggung beban selama pandemi Covid-19. Dari satu sisi, belanja negara melonjak untuk penanganan kesehatan, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak, bantuan kepada dunia usaha, dan lainnya.
“Kenapa kita harus menambah utang? Seolah-olah menambah utang menjadi tujuan. Padahal, utang merupakan instrumen untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita,” kata Sri Mulyani, akhir Juli lalu, seperti dikutip dari republika.co.id.
Saat ini penerimaan negara mengalami penurunan karena aktivitas ekonomi lesu. Pemerintah di berbagai negara menggunakan kebijakan luar biasa (extraordinary) karena pandemi Covid-19 merupakan tantangan yang sifatnya luar biasa.
Sementara itu, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II tahun 2021, menurut catatan Bank Indonesia (BI), turun. Pada akhir triwulan II ULN sebesar 415,1 miliar dolar AS atau Rp5.977 triliun dengan kurs 14.400 per dolar AS, turun 0,1% dibandingkan dengan triwulan I 2021 sebesar 415,3 miliar dolar AS atau Rp5.980 triliun.
Ancaman Jebolnya Banjir Utang
Sejumlah pengamat mengkhawatirkan atas pelebaran defisit utang Indonesia. Mantan menteri keuangan Fuad Bawazier membandingkan krisis moneter 1998 dengan krisis pandemi saat ini yang serupa tapi tak sama.
Menurut Fuad, Saat krisis moneter 1998, Indonesia termasuk kelompok negara terakhir yang keluar dari krisis. “Sekarang pun sepertinya kita akan sering mengalami resesi ekonomi, dan bisa jadi negara terakhir juga yang keluar pandemi,” kata Fuad, dikutip dari republika.co.id.
Fuad menilai, kebijakan pemerintah tidak stabil sehingga menyebabkan efek krisis ekonomi berkepanjangan. Penanganan pandemi yang setengah-setengah membuat dana APBN yang dihimpun dari utang pun menjadi ‘mubazir’.
Belum lagi penyerapan anggaran untuk penanganan Covid-19 di daerah yang sangat minim. Ditambah dengan kebocoran fatal karena korupsi. Ini membuat roda ekonomi tidak berputar seperti yang diharapkan, sementara utang sangat bengkak.
“Utang itu lama-kelamaan bisa jebol, ini akan terjadi krisis gagal bayar,” katanya.
