sukabumiheadline.com – Gibran Rakabuming Raka telah resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (wapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
Berbeda dengan dimakzulkan oleh MPR, mundurnya Gibran tidak membuatnya kehilangan uang pensiun sekira Rp20 jutaan, fasilitas dan tunjangan lainnya dari negara.
Apa saja fasilitas dan tunjangan yang didapat Gibran usai mundur dari jabatan Wapres?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran masih mendapatkan sejumlah fasilitas dan tunjangan yang menjadi hak mantan presiden atau wakil presiden.
Dalam pasal 7 UU No. 7/1978 disebutkan selain pensiun pokok, mantan wakil presiden, dikutip, Jumat (13/11/2026), akan menerima:
- tunjangan-tunjangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri, - biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon
- seluruh biaya perawatan kesehatan
serta keluarga.
Kemudian pada pasal 8 UU tersebut
diatur mengenai fasilitas yang diterima
mantan presiden dan wakil presiden,
yaitu:
- Sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya.
- Sebuah kendaraan milik negara
dengan pengemudinya.
Berdasarkan penjelasan Pasal 8, perlengkapan rumah hanya diberikan satu kali bersamaan dengan rumah.
“Pemeliharaan rumah tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan,” demikian bunyi pasal tersebut.
Sementara untuk kendaraan bermotor biaya pemeliharaan beserta gaji pengemudinya ditanggung oleh negara.
Sementara dalam Bab III pasal 6 UU tersebut diatur juga mengenai pemberian pensiun bagi presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
“Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] adalan 100% dari gaji pokok terakhir,” demikian bunyi aturan tersebut.
Adapun gaji pokok untuk wakil presiden adalah sebesar 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden berdasarkan pasal 2 Bab II UU No.7 tahun 1978.
Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji tertinggi pejabat negara adalah senilai Rp5,04 juta per bulan.
Gaji tersebut diatur untuk Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung.
Dengan demikian, maka gaji pokok wakil presiden adalah sebesar Rp20,16 juta per bulan.
Pensiun mantan wapres beserta tunjangan dan biaya lainnya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya, sesudah pemberhentian secara hormat.
Adapun, dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978 disebutkan setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila MPR menetapkan secara tegas bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
Dengan demikian, selama MPR menetapkan pengunduran diri Gibran merupakan pemberhentian dengan hormat, maka dia berhak untuk mendapatkan pensiun berserta tunjangan dan fasilitas lainnya.
