sukabumiheadline.com – Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat untuk 2027 disepakati naik jadi sebesar Rp3 juta yang disepakati dalam rapat Dewan Pengupahan pada hari Rabu (18/11/2026). Demikian menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat Dadan Sudiana.
Menurut Dadan, angka itu ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dan serikat buruh. Besaran UMP Rp3 juta, ungkap dia, berasal dari perhitungan yang disepakati, yaitu naik 29,44% atau sebesar Rp682.399 dari UMP 2026 yang hanya Rp2.317.601.
Adapun besaran UMP Rp3 juta tersebut ditetapkan mengacu pada perhitungan kebutuhan hidup layak 70,62%. Selanjutnya, penetapan kenaikan UMP Jawa Barat 2027 itu diumumkan pada Jumat (20/11/2026) atau hari ini, Sabtu (21/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu karena batas akhir pengumuman UMP nasional adalah 21 November 2026, disusul UMK kabupaten/kota paling lambat 25 November 2026, dan mulai berlaku efektif 1 Januari 2027.
“Secara prinsip, di pleno Dewan Pengupahan Provinsi kemarin, unsur pemerintah sama unsur serikat sudah satu suara menggunakan 70% lebih KHL. Jadi, dibulatkan, UMP Jawa Barat itu Rp3 juta. Kesepakatan ini sudah pasti arahan dari Pak Gubernur, jadi feeling saya mah sudah yang itu tuh, yang Rp3 juta itu,” ,” kata Dadan.
Untuk informasi, besaran UMP Jawa Barat 2027 itu berbeda dengan usulan pengusaha yang hanya Rp2,4 juta. Hal itu karena Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih memakai formulasi, laju pertumbuhan inflasi, tambah laju pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Dengan demikian, kenaikan hanya 7% dari UMP lama (2026) yang sebesar Rp2,4 juta.
Usai mengikuti pleno penetapan UMP Jawa Barat, anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dari unsur serikat pekerja, Ira Laila Budiman, menegaskan bahwa UMK 2027 untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat harus mengacu pada KHL hasil simulasi Kemenaker, terutama bagi daerah yang UMK-nya masih di bawah KHL.
“Simulasi Kemenaker sudah jelas. KHL Jabar Rp4.248.132, KHL Banjar-Ciamis saja Rp3.615.805. Maka UMK 2027 harus mengacu pada angka KHL itu. Jangan lagi menetapkan UMK hanya berdasarkan formula saja, karena UU 27 sudah memerintahkan untuk mengambil nilai yang tertinggi,” ujar Ira.
Ira juga meminta seluruh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, khususnya yang UMK-nya masih di bawah KHL, untuk menyepakati KHL hasil simulasi Kemenaker ini sebagai dasar penetapan UMK 2027, yang paling lambat ditetapkan pada 25 November 2026.
“Ini bukan hanya soal Banjar-Ciamis. Ini soal seluruh kab/kota di Jabar yang upahnya masih di bawah KHL. Kalau Depekab menyepakati KHL ini, maka Gubernur punya dasar hukum yang kuat untuk menetapkan UMK sesuai KHL. Buruh Jabar berhak hidup layak,” tegas Ira.








