sukabumiheadline.com – Kepala Desa (Kades) Sundawenang, Wahid Syamsul Rizal menilai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan seluruh gugatan Kepala Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Ence Benno, bukan sekadar persoalan kalah atau menang.
Lebih jauh, ia berharap putusan tersebut menjadi refleksi sekaligus momentum untuk melakukan perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi.
“Putusan PTUN Bandung yang mengabulkan seluruh gugatan Kepala Desa Babakanjaya, ini bukan sekadar kalah menang dalam berperkara di pengadilan, atau bukan soal sah dan batalnya suatu keputusan tata usaha negara,” kata Wahid kepada sukabumiheadline.com, Senin (23/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tetapi sebagai institusi pemerintah tentunya harus menjadikannya sebagai refleksi perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan baik di level desa mauapun kabupaten,” imbuhnya.
Membaca putusan PTUN Bandung tersebut, pada level desa, kata Wahid, sejatinya dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan kabupaten agar lebih baik lagi.
“Karena melihat pada fakta fakta persidangan Tentunya banyak hal yang perlu mendapat perhatian untuk di koreksi atau di evaluasi baik dari sisi pemerintah desa maupun Pemerintah Kabupaten Sukabumi,” katanya.
“Secara umum, untuk desa atau kepala desa, semoga ini menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola desa yang lebih baik lagi,” pungkasnya.

Bupati jangan terkesan antikritik
Sebelumnya, Kades Berekah, Kecamatan Bojonggenteng, Andriansyah meminta Pemkab Sukabumi agar tidak memandang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai musuh yang harus dilawan. Baca selengkapnya: Soal Kades Babakanjaya: Bupati Sukabumi harus jadi sosok negarawan, PTUN bukan musuh
“Harapan saya, jangan anggap PTUN itu musuh. PTUN itu bukan lembaga yang mau menjatuhkan Bupati. PTUN itu pengingat, kalau SK yang diterbitkan itu harus cermat, harus sesuai prosedur UU Desa. Hakim menemukan ada dua SK nomor sama tapi tanggal terima beda, itu kan memang tidak cermat. Itu harus diakui, bukan dilawan dengan emosi,” jelas dia.
Untuk itu, ia berharap Bupati Sukabumi menunjukkan dirinya sebagai sosok seorang negarawan, dan jangan terkesan tampil anti-kritik.
Andriansyah, menyampaikan harapannya agar semua pihak legowo menerima keputusan PTUN Bandung tersebut. Sarjana hukum lulusan salah satu perguruan tinggi di Sukabumi itu mengingatkan kedua pihak agar jangan sampai mengorbankan kepentingan warga Babakanjaya. Baca selengkapnya: PTUN batalkan SK Bupati Sukabumi, Andriansyah: Kades Benno jangan dendam dan euforia berlebihan
Seperti diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, PTUN Bandung mengabulkan seluruh gugatan Kepala Desa Babakanjaya Ence Benno terhadap keputusan Bupati Sukabumi Asep Japar, terkait pemberhentian dirinya dari jabatan Kades Babakanjaya periode 2023-2031.
Putusan yang memenangkan gugatan Benno atas Asep Japar tersebut tersebut tertuang dalam lembar perkara Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG, yang dibacakan pada Selasa, 17 November 2026.
Disebutkan dalam lembar putusan, dalam hal ini, Benno “MELAWAN” Bupati Sukabumi yang dalam perkara ini diwakili sejumlah pejabat dari Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi. Baca selengkapnya: Kabar terbaru Bupati Sukabumi digugat ke PTUN, dugaan pemalsuan tanda tangan








