Demonstrasi di Pati diwarnai kerusuhan, massa tuntut bupati mundur

- Redaksi

Rabu, 13 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Demonstrasi warga dan mahasiswa Pati tuntut Bupati Sadewo mundur - Ist

Demonstrasi warga dan mahasiswa Pati tuntut Bupati Sadewo mundur - Ist

sukabumiheadline.com – Aksi unjuk rasa menuntut pelengseran Bupati Pati Sudewo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang awalnya berlangsung tertib, berubah ricuh, pada Rabu (13/8). Kerusuhan terjadi sekitar pukul 11.30 WIB, setelah beberapa pengunjuk rasa melempar air mineral dan benda-benda lain ke arah petugas keamanan.

Petugas yang berupaya menenangkan massa terpaksa menembakkan gas air mata, membuat sebagian pengunjuk rasa bubar.

Namun, sebagian lainnya melakukan perusakan pagar, membakar mobil, dan merusak kaca perkantoran di kompleks Pendopo Kabupaten Pati, Jalan Tombronegoro.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu warga, Prayogo, menyebut mobil yang hangus terbakar di Jalan Dokter Wahidin diduga milik aparat keamanan dan sempat terbalik saat kericuhan. Sementara itu, beredar informasi adanya korban meninggal, tetapi belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang.

Aksi ini bermula dari polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meski kenaikan tidak berlaku merata (beberapa objek pajak hanya naik 50 persen), pernyataan Bupati Sudewo yang mempersilakan warga berdemo hingga 50 ribu orang dinilai menyakiti hati masyarakat.

Istana memantau

Sementara itu, istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons unjuk rasa masyarakat terhadap Bupati Pati Sudewo yang berujung rusuh. Ia meminta semua pihak menahan diri dan menjaga kekondusifan.

Menurutnya, pihak Istana terus memantau perkembangan unjuk rasa tersebut. Bahkan, pihaknya juga berkoordinasi terkait permasalahan yang menjadi tuntutan masyarakat.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati pati,” kata Prasetyo kepada awak media di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap perkembangan situasi di Pati. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak menahan diri.

“Nah tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri,” tegasnya.

Dia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Sudewo dan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari solusi terbaik.

“Bapak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi. Kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik,” ucap Prasetyo.

Prasetyo juga menekankan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai. Menurutnya, DPRD Kabupaten Pati juga telah menggunakan haknya dalam menyikapi permasalahan ini.

“Bahwa kita juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati, kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati. Dan Pemerintah Pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” ungkap dia.

Berita Terkait

Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan
BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu
Survei capres SMRC: Elektabilitas Prabowo tertinggal dari KDM, Anies ketiga
414 SPPG bermasalah, ratusan miliar dikembalikan ke kas negara
KDM bakal hapus angkot tua: Bukan hanya mobil bagus, tapi prilaku masyarakatnya
Survei SMRC: 13,5% kondisi politik Indonesia baik, 49,4% ekonomi buruk dan sangat buruk
Pernah ribut soal bahasa Sunda, Asep Nana Mulyana jabat Wakil Jaksa Agung, Kuntadi Jampidsus
Profil Sudaryono, kader Partai Gerindra jadi Kepala BGN, Nanik S Deyang mundur

Berita Terkait

Senin, 3 Agustus 2026 - 04:22 WIB

Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan

Kamis, 30 Juli 2026 - 20:07 WIB

BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu

Rabu, 29 Juli 2026 - 20:47 WIB

Survei capres SMRC: Elektabilitas Prabowo tertinggal dari KDM, Anies ketiga

Rabu, 29 Juli 2026 - 13:57 WIB

414 SPPG bermasalah, ratusan miliar dikembalikan ke kas negara

Senin, 27 Juli 2026 - 13:56 WIB

KDM bakal hapus angkot tua: Bukan hanya mobil bagus, tapi prilaku masyarakatnya

Berita Terbaru