Demonstrasi di Pati diwarnai kerusuhan, massa tuntut bupati mundur

- Redaksi

Rabu, 13 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Demonstrasi warga dan mahasiswa Pati tuntut Bupati Sadewo mundur - Ist

Demonstrasi warga dan mahasiswa Pati tuntut Bupati Sadewo mundur - Ist

sukabumiheadline.com – Aksi unjuk rasa menuntut pelengseran Bupati Pati Sudewo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang awalnya berlangsung tertib, berubah ricuh, pada Rabu (13/8). Kerusuhan terjadi sekitar pukul 11.30 WIB, setelah beberapa pengunjuk rasa melempar air mineral dan benda-benda lain ke arah petugas keamanan.

Petugas yang berupaya menenangkan massa terpaksa menembakkan gas air mata, membuat sebagian pengunjuk rasa bubar.

Namun, sebagian lainnya melakukan perusakan pagar, membakar mobil, dan merusak kaca perkantoran di kompleks Pendopo Kabupaten Pati, Jalan Tombronegoro.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu warga, Prayogo, menyebut mobil yang hangus terbakar di Jalan Dokter Wahidin diduga milik aparat keamanan dan sempat terbalik saat kericuhan. Sementara itu, beredar informasi adanya korban meninggal, tetapi belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang.

Aksi ini bermula dari polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meski kenaikan tidak berlaku merata (beberapa objek pajak hanya naik 50 persen), pernyataan Bupati Sudewo yang mempersilakan warga berdemo hingga 50 ribu orang dinilai menyakiti hati masyarakat.

Baca Juga :  Pernah picu rusuh, besaran retribusi Pantai Ujunggenteng Sukabumi kembali disoal warga

Istana memantau

Sementara itu, istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons unjuk rasa masyarakat terhadap Bupati Pati Sudewo yang berujung rusuh. Ia meminta semua pihak menahan diri dan menjaga kekondusifan.

Menurutnya, pihak Istana terus memantau perkembangan unjuk rasa tersebut. Bahkan, pihaknya juga berkoordinasi terkait permasalahan yang menjadi tuntutan masyarakat.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati pati,” kata Prasetyo kepada awak media di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap perkembangan situasi di Pati. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak menahan diri.

Baca Juga :  Usai tantang warga, KPK: Bupati Pati Sudewo diduga terlibat kasus suap Kemenhub

“Nah tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri,” tegasnya.

Dia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Sudewo dan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari solusi terbaik.

“Bapak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi. Kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik,” ucap Prasetyo.

Prasetyo juga menekankan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai. Menurutnya, DPRD Kabupaten Pati juga telah menggunakan haknya dalam menyikapi permasalahan ini.

“Bahwa kita juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati, kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati. Dan Pemerintah Pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” ungkap dia.

Berita Terkait

Legislator dan pakar hukum ingatkan bumerang rencana RI rawat warga Gaza di Pulau Galang
Wali Kota Bogor Dedie Rachim ingatkan hal ini untuk warga Sukabumi
Gunung Padang Cianjur dipugar awal bulan ini
Pernyataan sikap DPC GMNI Sukabumi Raya soal dualisme kepengurusan: Fragmentasi bukan jalan juang!
Hadiah Rp7,5 miliar, Gubernur Jawa Barat gelar Lomba Pembangunan Desa dan Kelurahan 2025
Tragis, anggota DPR: Kami dengar amplop kondangan akan dipajak pemerintah
Usai dilantik jadi ASN, guru PPPK ramai-ramai gugat cerai suami
Mulai 2026 Kemenag tak lagi urusi ibadah haji

Berita Terkait

Rabu, 13 Agustus 2025 - 19:11 WIB

Demonstrasi di Pati diwarnai kerusuhan, massa tuntut bupati mundur

Selasa, 12 Agustus 2025 - 14:00 WIB

Legislator dan pakar hukum ingatkan bumerang rencana RI rawat warga Gaza di Pulau Galang

Senin, 4 Agustus 2025 - 04:54 WIB

Wali Kota Bogor Dedie Rachim ingatkan hal ini untuk warga Sukabumi

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 10:00 WIB

Gunung Padang Cianjur dipugar awal bulan ini

Kamis, 31 Juli 2025 - 00:19 WIB

Pernyataan sikap DPC GMNI Sukabumi Raya soal dualisme kepengurusan: Fragmentasi bukan jalan juang!

Berita Terbaru