sukabumiheadline.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka resmi menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai orang nomor dua di RI kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tentang pengunduran diri Gibran tersebut disampaikan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, Rabu (11/11/2026).
“Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” ujar Budi Arie dikutip dari Metro TV.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, Budi Arie tidak merinci waktu penyerahan surat pengunduran diri tersebut kepada Prabowo.
Seperti diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, isu mundurnya Gibran sudah berkembang luas, bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat untuk syarat pencalonan Wakil Presiden.
Hal ini tertuang dalam putusan MK dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang teregistrasi nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 ini membatalkan syarat administrasi pencalonannya sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024.
Seperti diketahui, pencalonan Gibran pada Pemilu 2024 juga sempat memicu perdebatan panjang terkait putusan MK mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
Seluruh fraksi dukung HMP
Sementara itu, seluruh fraksi di DPR sudah menyampaikan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wapres Gibran. Lebih dari 100 anggota DPR mengusulkan hak itu.
“Total anggota mengusulkan HMP sebanyak 120 dari delapan fraksi menyatakan HMP,” kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dikutip dari Youtube TV Parlemen.
Saan memerinci usulan setiap fraksi. Yakni, PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN 1 anggota, dan Demokrat 18 anggota.
