SUKABUMIHEADLINE.com l Pangeran Alwaleed bin Talal, salah satu anggota terkaya keluarga Kerajaan Arab Saudi , menjadi investor terbesar kedua di media sosial (medsos) Twitter. Kabar tersebut dikabarkan telah membuat Washington gusar, mengkhawatirkan nasib keamanan nasional Amerika Serikat (AS).
Alwaleed menjadi salah satu investor terbesar setelah kepemilikan Twitter diambil alih miliarder Elon Musk. Sedangkan Alwaleed sendiri merupakan sepupu Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS).
Diketahui, Pangeran Alwaleed pernah menjadi pemberitaan media internasional ketika dia menjadi salah satu bangsawan yang ditahan di hotel Ritz Carlton di Riyadh lima tahun lalu. Itu diklaim sebagai operasi anti-korupsi di bawah komando MbS.
Kabar kepemilikan saham Alwaleed di Twitter juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh Pangeran Alwaleed atau Pangeran MbS dalam hubungan baru mereka dengan Elon Musk sebagai bagian dari apa yang Alwaleed katakan secara terbuka akan menjadi investasi jangka panjang di Twitter.
Amerika Serikat Gusar
Kegusaran AS atas bermainnya pangeran Arab Saudi di Twitter mulai disuarakan di Capitol Hill atau gedung Parlemen. Dua senator AS; Ron Wyden dan Chris Murphy, telah menyerukan “pemeriksaan menyeluruh” dari kesepakatan Twitter dengan alasan keamanan nasional.
Dalam sebuah pernyataan, Wyden mengatakan: “Mengingat sejarah rezim Saudi dalam memenjarakan pengkritik, menanam mata-mata di Twitter, dan secara brutal membunuh seorang jurnalis Washington Post, rezim Saudi harus diblokir dari mengakses informasi akun Twitter, pesan langsung, dan data lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi lawan politik atau untuk menekan kritik terhadap keluarga kerajaan.”
“Saya sudah lama berpendapat bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan keamanan nasional dalam melindungi data Amerika dari pemerintah asing yang kejam, dan rezim Saudi ini benar-benar cocok dengan deskripsi itu,” paparnya, dilansir The Guardian, Sabtu (5/11/2022).
Pangeran Alwaleed sendiri telah membantah adanya penganiayaan atau penyiksaan, tetapi mengakui bahwa dia telah mencapai “kesepakatan” dengan kerajaan yang “rahasia antara saya dan pemerintah”.
Dia mengeklaim hubungannya dengan Pangeran MbS telah tumbuh “lebih kuat” setelah ditahan dan bahwa mereka berbicara atau mengirim pesan satu sama lain beberapa kali seminggu.
Dia juga mengatakan dia akan diizinkan untuk bepergian, meskipun pengamat telah mencatat bahwa Pangeran Alwaleed—yang perusahaannya juga memiliki investasi signifikan di Uber, Citibank, dan Lyft—belum terlihat di luar Arab Saudi atau sekutunya Uni Emirat Arab sejak pengurungannya.
Pada bulan April, setelah Elon Musk pertama kali mengajukan tawaran beraninya untuk mengambil alih Twitter, itu ditolak oleh Pangeran Alwaleed dalam sebuah tweet.
“Saya tidak percaya bahwa tawaran yang diajukan oleh @elonmusk (USD54.20) mendekati nilai intrinsik @Twitter mengingat prospek pertumbuhannya. Menjadi salah satu pemegang saham terbesar dan jangka panjang Twitter, @Kingdom_KHC dan saya menolak tawaran ini,” tulisnya, merujuk pada perusahaan investasinya, Kingdom Holding, yang pertama kali berinvestasi di Twitter pada 2011.
Tetapi hanya beberapa minggu kemudian, Pangeran Alwaleed tampaknya telah berubah pikiran. Dalam sebuah tweet pada 5 Mei, dia menulis: “Senang terhubung dengan Anda, teman baru saya @elonmusk. Saya yakin Anda akan menjadi pemimpin yang sangat baik bagi @Twitter untuk mendorong dan memaksimalkan potensi besarnya.”
Selanjutnya, pada bulan itu, dana kekayaan berdaulat Arab Saudi, Dana Investasi Publik (PIF), yang diketuai oleh Pangeran MbS, mengakuisisi 17% saham di Kingdom Holding seharga USD1,5 miliar.
Minggu ini, Pangeran Alwaleed mengucapkan selamat kepada “Chief Twit” Musk atas penutupan transaksi Twitter minggu ini, dengan mengatakan keduanya akan “bersama-sama sepanjang jalan“.
Investasi Twitter tampaknya tidak menawarkan kontrol formal kepada Pangeran Alwaleed atau pemerintah Saudi atas Twitter. Musk sekarang adalah satu-satunya direktur perusahaan.
Tetapi penggunaan platform yang diketahui oleh kerajaan sebagai alat propaganda, dan tindakan kerasnya terhadap para pembangkang atau orang lain yang menggunakan platform tersebut, merupakan bidang yang menjadi perhatian para pakar hak asasi manusia (HAM).
“Saya pikir ada baiknya mengajukan pertanyaan tentang apa arti investasi Saudi bagi keamanan para pembangkang Saudi dan perdebatan seputar masalah Saudi. Apakah permintaan tindakan terhadap pengguna akan disaring melalui Alwaleed? Permintaan data pengguna, atau untuk promosi beberapa jaringan?” kata David Kaye, seorang profesor hukum di UC Irvine.
Seorang pejabat tinggi di kerajaan itu juga diduga mendalangi penyusupan Twitter tahun 2015 oleh mata-mata yang bekerja untuk pemerintah Saudi dan dituntut oleh Departemen Kehakiman AS.
Penyusupan memungkinkan pemerintah Saudi untuk mengidentifikasi individu yang mengkritik pemerintah kerajaan dari akun Twitter anonim—yang mengarah ke setidaknya satu penangkapan seorang pemuda, Abdulrahman al-Sadhan, yang menjalani hukuman penjara 20 tahun di Arab Saudi karena menggunakan akun parodi untuk mengejek pemerintah Saudi.
Dua dari pria yang didakwa masih dicari oleh FBI setelah mereka berhasil melarikan diri dari AS sebelum mereka ditangkap. Bulan lalu, ketika pejabat tinggi AS dan eksekutif lainnya pergi ke Riyadh untuk merayakan Inisiatif Investasi Masa Depan, yang dikenal sebagai “Davos in the Desert”, seseorang menuduh mata-mata Twitter yang dicari oleh otoritas AS—Ahmed Almutairi— mengunggah video di akun Snapchat pribadinya tentang sebuah pesta yang dia hadiri untuk merayakan konferensi, dan membual bahwa dia akan menghadiri enam pesta yang diadakan malam itu.
Masih jauh dari jelas apakah tuntutan beberapa senator AS untuk tinjauan keamanan nasional akan diambil oleh pemerintahan Joe Biden.
Aturan seputar tinjauan tersebut oleh Komite Investasi Asing AS (CFIUS), yang memiliki kekuatan untuk membatalkan transaksi jika dianggap mengancam keamanan nasional AS, biasanya dipicu ketika entitas asing (dalam hal ini, Arab Saudi) telah mengasumsikan mengendalikan perusahaan atau aset. Ini tidak terjadi dalam kesepakatan Musk.
The Washington Post melaporkan pekan ini bahwa pejabat AS sedang mempertimbangkan apakah akan membuka penyelidikan formal atas pembelian Twitter oleh Musk dan, mengutip seseorang yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan Departemen Keuangan telah menghubungi Twitter untuk mempelajari lebih lanjut tentang perjanjian rahasia yang telah dicapai Musk dengan investor asing.
