sukabumiheadline.com – Para anggota senior parlemen dan menteri dari Partai Likud yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu pada Rabu (2/7/2025) mendesak sang perdana menteri agar menganeksasi Tepi Barat sebelum masa sidang musim panas Knesset berakhir pada 27 Juli.
Mereka mengatakan Netanyahu harus memanfaatkan “pencapaian historis” dari perang melawan Iran. Dalam surat yang ditandatangani oleh 15 menteri dari Partai Likud dan Ketua Knesset Amir Ohana seperti dikutip dari The Times of Israel, mereka menulis:
“Setelah pencapaian historis Negara Israel dalam menghadapi poros kejahatan Iran dan para simpatisannya, tugas ini harus diselesaikan dan ancaman eksistensial dari dalam harus dieliminasi untuk mencegah terjadinya pembantaian lain di jantung negeri ini.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kemitraan strategis, dukungan, dan sokongan dari Amerika Serikat (AS) dan Presiden Donald Trump telah menjadikan ini waktu yang tepat untuk melangkah maju dan memastikan keamanan Israel selama beberapa generasi ke depan.”
Israel merebut Tepi Barat dari Yordania pada 1967 dalam Perang Enam Hari, namun belum pernah secara resmi menganeksasinya.
Pada 2020, Israel mulai bergerak menuju aneksasi sebagai bagian dari rencana perdamaian yang lebih luas yang dirilis oleh Trump selama masa jabatan pertamanya, namun akhirnya membatalkan rencana tersebut sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Surat yang dikeluarkan pada Rabu itu disambut dengan pujian oleh Ketua Partai Religious Zionism yang berhaluan sayap kanan ekstrem, Bezalel Smotrich, yang menjabat sebagai menteri keuangan sekaligus menteri dalam Kementerian Pertahanan untuk urusan administratif terkait Tepi Barat.
Dia mengatakan bahwa segera setelah perdana menteri memberikan perintah, dia siap untuk menerapkan kedaulatan Israel atas wilayah tersebut segera.
Abraham Accords
Netanyahu dijadwalkan akan bertemu dengan Trump di Gedung Putih pada Senin (7/7/2025). Perang 12 hari melawan Iran dan upaya Trump untuk memediasi gencatan senjata di Gaza diperkirakan akan menjadi topik utama dalam pembahasan mereka.
Selama masa jabatan pertamanya, Trump membuat keputusan untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Langkah ini disambut dengan sukacita oleh para legislator sayap kanan Israel.
Dalam beberapa hari setelah gencatan senjata dengan Iran diberlakukan pekan lalu, Netanyahu dan Trump memberikan isyarat tentang adanya kesepakatan regional yang lebih besar, yang akan mengakhiri perang di Gaza dan mencakup normalisasi atau kesepakatan damai dengan negara-negara baru, termasuk kemungkinan Suriah, Lebanon, dan Arab Saudi.
Utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff mengatakan pekan lalu bahwa dia mengharapkan akan ada pengumuman besar dalam waktu dekat mengenai negara-negara baru yang akan bergabung dalam Abraham Accords — sebuah kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Arab yang dimediasi oleh AS.
Sementara itu, Netanyahu menyatakan bahwa perang melawan Iran telah membuka peluang bagi perluasan besar-besaran perjanjian perdamaian tersebut.
Israel dan Arab Saudi diyakini hampir mencapai normalisasi hubungan sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang di Gaza yang kini telah memasuki bulan ke-21. Salah satu hambatan utamanya adalah tuntutan Arab Saudi agar Israel menyetujui pengakuan atas negara Palestina.
‘Harus Jadi Prioritas’
Sebelumnya pada Rabu, Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin mengeluarkan seruan publik yang sama untuk aneksasi dalam pertemuannya dengan pemimpin pemukim, Yossi Dagan, yang merupakan kepala Dewan Regional Samaria.
“Saya pikir periode ini, terlepas dari isu-isu saat ini, adalah masa kesempatan bersejarah yang tidak boleh kita lewatkan,” ungkap Levin. “Waktunya telah tiba untuk kedaulatan, waktunya untuk menerapkan kedaulatan. Posisi saya dalam hal ini tegas, jelas.”
Levin juga mengatakan bahwa isu ini harus menjadi prioritas utama dalam daftar.
“Saya pikir hal ini realistis dan memungkinkan,” tambahnya. “Dan yang terpenting, ini untuk mewujudkan hak kita atas tanah ini. Tentu saja juga untuk berkontribusi pada keamanan dan memberikan keadilan bagi para pemukim serta gerakan permukiman yang pantas menjadi warga negara yang setara dalam segala hal, yang tinggal di permukiman yang merupakan bagian dari Negara Israel yang sepenuhnya berdaulat.”
Sejumlah menteri kabinet dan anggota Knesset dari koalisi telah menyerukan aneksasi atas Tepi Barat dan Jalur Gaza selama konferensi sayap pemuda gerakan ultranasionalis Sovereignty Movement, Noar Ribonut, yang diadakan bulan lalu di Sderot.
