Bank Syariah Muhammadiyah meluncur, diharapkan bertransformasi

- Redaksi

Selasa, 1 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bank Syariah Muhammadiyah - Ist

Bank Syariah Muhammadiyah - Ist

sukabumiheadline.com – Rencana Muhammadiyah untuk menghadirkan bank syariah sendiri kian mendekati kenyataan. Organisasi keagamaan besar ini tengah mempersiapkan peluncuran Bank Syariah Muhammadiyah (BSM) melalui transformasi dari Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Matahari Artha Daya, milik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka), yang berlokasi di Ciputat, Tangerang Selatan.

Inisiatif Muhammadiyah ini mendapat sorotan luas karena dinilai menjadi bagian dari penguatan kemandirian ekonomi umat berbasis prinsip syariah. Selain itu, kehadiran BSM juga dipandang mampu menambah alternatif layanan keuangan inklusif di Indonesia.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, proses perizinan pendirian bank syariah tersebut sudah memasuki tahap akhir. Ia memperkirakan izin resmi akan terbit dalam waktu dekat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sudah diproses. Sepertinya sudah mau keluar izinnya ini, tidak lama lagi. Mungkin dalam sebulan ini saya kira sudah keluar,” ujar Dian, Senin (30/6/2025) lalu.

Muhammadiyah disebut akan memulai langkahnya dengan mengoperasikan BPRS terlebih dahulu sebagai tahap awal atau prototipe sebelum mengembangkan model bisnis yang lebih luas.

“Jadi, Muhammadiyah itu akan mengeluarkan dulu yang namanya BPRS. Itu akan menjadi prototipe sebetulnya. Apakah nanti akan bergerak ke arah bank komersial besar, itu sedang mereka pikirkan,” jelas Dian.

Pendekatan ini, KTA Dian, memberi fleksibilitas bagi Muhammadiyah untuk menentukan arah pengembangan bank sesuai dengan karakteristik organisasinya yang unik dan berbasis komunitas.

OJK mendukung penuh inisiatif ini dan memberikan ruang bagi Muhammadiyah untuk mengembangkan sistem perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah sekaligus menjawab kebutuhan ekonomi umat.

Dian menyampaikan, transformasi ini dapat menjadi pintu masuk bagi potensi konsolidasi beberapa BPRS milik Muhammadiyah yang tersebar di berbagai daerah agar terintegrasi ke dalam satu entitas yang lebih besar dan efisien.

“Itu sebenarnya ganti nama dulu, baru nanti yang lainnya bisa mengikuti. Mudah-mudahan bisa begitu. Nanti mungkin bisa bertransformasi sampai menjadi bank umum juga,” kata Dian.

Berita Terkait

Pengusaha wajib setor dana cadangan pesangon, sanksi pidana bagi yang menolak
UMKM Sukabumi Mahorahora tembus pasar luar negeri usai raih penghargaan
Meski Gibran mundur dari Wapres, tapi masih dapat uang pensiun, fasilitas dan tunjangan ini
13,3 juta pekerja dapat Bantuan Subsidi Upah Rp900 ribu, ditransfer ke rekening
Jadwal baru KA Pangrango relasi Sukabumi-Bogor dan KA Siliwangi rute Sukabumi-Cipatat
Perintah Kapolri: Berantas pungli dan calo tenaga kerja!
Daftar penghargaan internasional diraih Tessa Wijaya, Wanita Sukabumi pendiri Xendit bernilai Rp14 triliun
Menko Perekonomian tetapkan kriteria pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah 2026

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 08:00 WIB

Pengusaha wajib setor dana cadangan pesangon, sanksi pidana bagi yang menolak

Jumat, 13 November 2026 - 22:11 WIB

UMKM Sukabumi Mahorahora tembus pasar luar negeri usai raih penghargaan

Jumat, 13 November 2026 - 18:51 WIB

Meski Gibran mundur dari Wapres, tapi masih dapat uang pensiun, fasilitas dan tunjangan ini

Jumat, 13 November 2026 - 14:27 WIB

13,3 juta pekerja dapat Bantuan Subsidi Upah Rp900 ribu, ditransfer ke rekening

Jumat, 13 November 2026 - 12:23 WIB

Jadwal baru KA Pangrango relasi Sukabumi-Bogor dan KA Siliwangi rute Sukabumi-Cipatat

Berita Terbaru

Ilustrasi tambang rakyat ilegal - sukabumiheadline.com

Sukabumi

Puluhan lubang tambang emas ilegal aktif di Sukabumi dibongkar

Minggu, 15 Nov 2026 - 08:08 WIB

Gibran Rakabuming Raka - Ilustrasi sukabumiheadline.com

Nasional

Yusril: Pengunduran diri Gibran tidak butuh persetujuan MPR

Sabtu, 14 Nov 2026 - 21:15 WIB