sukabumiheadline.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikburistek) Nadiem Makarim ternyata jarang masuk kantor.
Hal itu diungkap oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) dalam merespons isu turunnya alokasi anggaran pendidikan ke Kemendikbudristek pada RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2025 dan permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mereformulasi acuan belanja wajib (mandatory spending) anggaran pendidikan dari pagu belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
JK juga berharap Mendikburistek ke depan adalah sosok yang paham soal pendidikan. Hal ini menurutnya penting untuk memastikan program pendidikan dapat mengefektifkan anggaran yang ada, alih-alih meminta besaran lebih tinggi.
“Jadi orangnya dulu, apa yang mau dicapai, baru anggaran. Semua tokoh pendidikan selalu memimpin pendidikan di Indonesia,” kata dalam JK Diskusi Kelompok Terpumpun Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan, Sabtu (7/9/2024) lalu.
“Menterinya tidak ngerti pendidikan ditambah malas lagi mengurusi pendidikan, kacau lah semua ini,” tambah dia.
Rekomendasi Redaksi: Prof. Mayling Oey-Gardiner, Ph.D, Kiprah Wanita Sukabumi di Dunia Pendidikan dan Penelitian
“Di belakang pendidikan itu ada the man behind the gun, COO. Saya coba cari siapa menteri pendidikan selama ini. Ki Hajar Dewantara, orang hebat, dengan Taman Siswa cikal bakal prinsip pendidikan kira, Pak Soemantri (Brodjonegoro), Syarief Thayeb, Daoed Joesoef, semua orang hebat di bidang pendidikan, ada Pak Juwono (Sudarsono), Abdul Malik Fadjar, semua ahli pendidikan, Muhadjir Effendy, Pak (Mohammad) Nuh (eks) rektor ITS, Anies (Baswedan) (eks) rektor (Universitas) Paramadina,” sambungnya.
JK kemudian menyinggung Nadiem sebagai sosok yang tidak memahami pendidikan dan jarang masuk kantor.
“Ada Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, pernah datang ke daerah, dan jarang ke kantor. Bagaimana bisa,” katanya.
Baca Juga:
JK menganalogikan dalam membangun sebuah perusahaan, hal pertama yang perlu disiapkan yakni orang terbaik, kemudian programnya, lalu anggarannya.
Karenanya, ia menilai anggaran bukan hal pertama yang diperhitungkan, tetapi orang yang tepat untuk memimpin dan melaksanakan program, dengan mengefektifkan penggunaan anggaran.
“Pemerintah yang datang tolonglah, dipilih betul menteri yang ngerti pendidikan. Kalau tidak, mau Rupiah sekian triliun dikasih, akan hancur-hancuran kalau tidak ngerti pendidikan,” ucapnya.
“Jadi bukan hanya anggaran diperbaiki, tapi orang yang melaksanakan anggaran juga harus lebih diperbaiki. Percuma kalau bicara anggaran sekian tanpa orang yang me-manage anggaran itu dengan baik,” tegas JK.
Rekomendasi Redaksi: Pemilihan Rektor UI, profesor asal Sukabumi ini bersaing dengan 6 calon, ada dari ITB
Ia juga menyinggung soal anggaran pendidikan sejak 2005 itu tidak pernah tercapai 20 persen, hanya 11 persen. Hal ini karena gaji guru dikeluarkan dari anggaran pendidikan.
“Akhirnya pada 2006 dimasukkanlah gaji guru dan tercapai 21 persen. Itu sejarahnya untuk mencapai 20 persen. Jadi sebenarnya anggaran terbesar dari pendidikan adalah gaji guru. Jadi bisa dilihat bahwa dari APBN itu gaji guru,” kata JK.
