sukabumiheadline.com – Surat dari Kepala Dinas (Kadis) Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Kumindag) Kota Sukabumi, yang meminta para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Jl. Ahmad Yani agar tidak berjualan dan menyimpan barang di area trotoar jalan tersebut, dinilai bukan solusi.
“Mengimbau kepada para PKL untuk tidak berjualan, juga tidak menyimpan barang dan peralatan dagang di atas trotoar atau badan jalan karena tidak sesuai dengan peruntukannya,” demikian bunyi surat yang ditandatangani Kadis Kumindag Kota Sukabumi Ayi Jamiat.
Salah seorang tokoh pemuda Tedi Untara meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi memberikan solusi yang terjangkau bagi PKL. “Sebelum melakukan penataan PKL diharap kebijakan kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Sukabumi, seyogyanya memberikan solusi tempat yg dapat terjangkau oleh PKL itu sendiri,” kata dia kepada sukabumiheadline.com, Kamis (18112021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tedi juga meminta agar Pemkot Sukabumi dalam mengimplementasikan kebijakannya tidak menerapkan standar ganda, PKL di trotoar Jl. Ahmad Yani dilarang, tapi di trotoar jalan-jalan lain tidak dilarang.
“Jangan terkesan ada standar ganda, contoh pedestrian Jl. Ahmad Yani tidak boleh ada PKL, tetapi di ruas jalan lain ada PKL, seperti di Jl. Djuanda atau Jl. Harun Kabir, dan lainnya,” tambahnya.
Tedi menilai hal itu bisa menciptakan ketidakpastian dan konflik sosial. “Semua harus dikaji terlebih dahulu supaya terarah dan terukur, serta tidak menimbulkan konflik sosial,” pungkas Tedi.
