Raperda Pertanggungjawaban APBD Sukabumi 2020, Fitra: Tertutup dan Dikultuskan

- Redaksi

Kamis, 1 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 di Gedung DPRD, Kamis, 1 Juli 2021. | Foto: Istimewa

Rapat Paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 di Gedung DPRD, Kamis, 1 Juli 2021. | Foto: Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyampaikan pandangan akhir dalam Rapat Paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 di Gedung DPRD, Kamis, 1 Juli 2021.

Pandangan akhir disampaikan Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri di hadapan jajaran anggota DPRD.

Dikutip dari siaran pers pemerintah, dalam sambutan tertulis Iyos Somantri mengatakan dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD 2020 terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil capaian pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur.

“Salah-satu dari tujuan laporan keuangan adalah sebagai alat ukur pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pengguna anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan suatu program dan kegiatan,” kata Iyos.

Usai sambutan Iyos Somantri, Pemkab Sukabumi dan DPRD menyepakati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020. Setelah itu Raperda ini akan dievaluasi Gubernur Jawa Barat.

“Semoga proses evaluasi tidak terlalu lama agar kita dapat segera menetapkan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sukabumi 2020,” tandas Iyos.

Baca Juga :  Kurang dari Satu Menit Motor di Nyomplong Sukabumi Digondol Maling

APBD Cenderung Dikultuskan dan Tertutup

Menanggapi hal tersebut Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat, Abubakar Abdul Hasan menilai dokumen APBD Kabupaten Sukabumi cenderung dikultuskan (dianggap sangat suci) oleh Pemkab dan DPRD, sehingga masyarakat tidak dapat melihat isi dari APBD atau sangat tertutup.

Namun demikian, pria yang akrab disapa AA Hasan mengamini bahwa penyampaian pertanggungjawaban APBD secara formal disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati kepada DPRD. “Namun hakikatnya mesti disampaikan kepada masyarakat sebagai pemegang daulat anggaran,” kata AA Hasan.

Berita Terkait

Membanding volume panen tanaman perkebunan di Sukabumi, teh tak lagi juara dunia
Membanding jumlah Wanita Sukabumi menurut jenis pekerjaan
Ini lho daftar kecamatan juara nyampah di Kabupaten Sukabumi
Kasepuhan Adat Banten Kidul: Dari Lebak ke Sukabumi, Aki Buyut Bao Rosa hingga Abah Asep Nugraha
Profil Lauw Lanny Farida dan PT GPI: Tambang emas di Sukabumi picu banjir lumpur dan gagal panen
Kecamatan mana terbanyak? Membanding penderita kusta dengan jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi
Membanding jumlah investor asing dan dalam negeri menurut jenis usaha di Kabupaten Sukabumi
5 kota/kabupaten berpenduduk terbanyak 2025 dibanding 2024, Sukabumi nambah berapa?

Berita Terkait

Rabu, 23 April 2025 - 16:47 WIB

Membanding volume panen tanaman perkebunan di Sukabumi, teh tak lagi juara dunia

Selasa, 22 April 2025 - 00:33 WIB

Membanding jumlah Wanita Sukabumi menurut jenis pekerjaan

Senin, 21 April 2025 - 03:02 WIB

Ini lho daftar kecamatan juara nyampah di Kabupaten Sukabumi

Kamis, 17 April 2025 - 00:49 WIB

Kasepuhan Adat Banten Kidul: Dari Lebak ke Sukabumi, Aki Buyut Bao Rosa hingga Abah Asep Nugraha

Jumat, 11 April 2025 - 15:08 WIB

Profil Lauw Lanny Farida dan PT GPI: Tambang emas di Sukabumi picu banjir lumpur dan gagal panen

Berita Terbaru