sukabumiheadline.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan jika anggaran program Makan Bergizi Gratis bakal dipangkas lagi. Hal itu diungkapkan saat membeberkan hasil pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (25/6/2026) kemarin sore.
Dalam hasil pertemuan tersebut, BGN dan Kemenkeu sepakat untuk memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kemarin saya ketemu dengan Kepala BGN di sini (Kemenkeu), Dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program MBG. Saya pikir cukup signifikan penghematannya, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan,” kata Purbaya, Jumat (26/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Purbaya melanjutkan, anggaran MBG setelah pemangkasan lebih lanjut bisa lebih rendah dari Rp268 triliun pada 2026. Bahkan sebelum adanya pemangkasan awal, anggaran MBG masih mencapai Rp335 triliun.
“Cukup signifikan pengurangannya yang jelas anggaran kita menjadi lebih aman. Nanti akan signifikan lah pemotongannya, tapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN-nya sendiri. Jadi bisa ditanyakan ke Kepala BGN,” terangnya.
Purbaya menambahkan, evaluasi dan pemangkasan anggaran MBG ini tidak turut mengurangi porsi menu makan dan gizinya.
“Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Tapi itu yang lebih tahu ranahnya Kepala BGN,” jelasnya.
Secara kseluruhan, dalam pertemuan kemarin setidaknya ada tiga topik yang dibahas antara Purbaya dengan pimpinan BGN, di antaranya upaya efisiensi anggaran.
Beberapa langkah taktis yang dibahas bersama meliputi:
- Penataan Ulang (Refocusing) Anggaran: Menyelaraskan alokasi dana agar sepenuhnya mendukung program-program prioritas nasional.
- Optimalisasi Infrastruktur Daerah: Memanfaatkan kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di tingkat kabupaten/kota untuk membantu pemeriksaan fisik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
- Peningkatan Kapasitas SDM: Menyelenggarakan pelatihan pertanggungjawaban keuangan bagi para kepala SPPG guna mendongkrak standar akuntabilitas secara menyeluruh.
