Survey Penanganan Covid-19 LSI, Demokrat: Presiden Salah Identifikasi Masalah

- Redaksi

Kamis, 22 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PPKM Darurat di Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi. | Foto: Dokpim Kota Sukabumi

PPKM Darurat di Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi. | Foto: Dokpim Kota Sukabumi

SUKABUMIHEADLINE.com l Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru tentang rendahnya angka kepuasan kinerja Jokowi menangani pandemi Covid-19.

Dalam hasil sigi yang dilakukan kajian LSI terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19 hanya 43 persen. Angka tersebut diketahui paling rendah selama pandemi Covid-19 berlangsung.

“Tingkat kepercayaan pada Presiden untuk menangani wabah selama empat bulan terakhir turun dari 56,5 persen menjadi 43 persen,” kata Djayadi dalam rilis survei, Minggu, 18 Juli 2021.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai hal itu terjadi karena presiden salah mendelegasikan menteri yang tangani covid-19.

Penunjukan Menko bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai koordinator PPKM Darurat disebut Kamhar sebagai kesalahan mengidentifikasi masalah.

“Padahal isu Covid-19 adalah isu kesehatan yang berada di bawah koordinasi Menko PMK Pak Muhadjir Effendy,” kata Kamhar, Selasa, 20 Juli 2021, seperti dikutip dari republika.co.id.

Ditambahkan Kamhar, pendelegasian tersebut menunjukan pemerintah menempatkan isu kesehatan menjadi subordinasi isu ekonomi. Padahal, masalah ekonomi yang terjadi hanyalah akibat dari masalah kesehatan.

“Pemerintah gagal mengidentifikasi mana asap mana api sehingga kebijakan-kebijakan yang dirumuskan pun menjadi bias, tak efektif,” ujarnya.

Lebih kauh, Kamhar memandang pemerintah terlalu ‘economic minded‘ menyikapi Covid-19. Akibat gagal fokus tersebut membuat ekonomi dan kesehatan sama-sama terpukul

“Kekecewaan ini yang terekam sebagai ekspresi publik melalui survei LSI,” ucapnya.

Berita Terkait

Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana
Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive
Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran
8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia
Probowo punya 14 hari siapkan 2 cawapres, dokumen pengganti Gibran akan diperiksa
Ini alasan politikus PKS asal Sukabumi tolak tanda tangan HMP polemik ijazah Gibran
Soal ijazah Gibran mau ke PTUN dinilai Yusril percuma: Prabowo harus ajukan 2 cawapres ke MPR
Polemik ijazah Gibran: Hampir semua fraksi DPR setuju gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:08 WIB

Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana

Senin, 16 November 2026 - 00:06 WIB

Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran

Jumat, 13 November 2026 - 19:40 WIB

8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia

Jumat, 13 November 2026 - 11:11 WIB

Probowo punya 14 hari siapkan 2 cawapres, dokumen pengganti Gibran akan diperiksa

Rabu, 11 November 2026 - 03:03 WIB

Ini alasan politikus PKS asal Sukabumi tolak tanda tangan HMP polemik ijazah Gibran

Berita Terbaru

Tenzin Gyatso sebagai penguasa Tibet, Dalai Lama ke-14 - Ilustrasi sukabumiheadline.com

Khazanah

17 November: Hari Pelajar Internasional hingga Dalai Lama ke-14

Selasa, 17 Nov 2026 - 11:16 WIB