sukabumiheadline.com – Berbeda dengan sikap PDIP, yang tetap ingin pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan langsung oleh rakyat. Dengan demikian, partai tersebut menolak pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Baca selengkapnya: PDIP tolak Pilkada oleh DPRD: Rakyat Marah hak demokrasinya dirampas
Terakhir, Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron menyebut partainya akan bersama Presiden Prabowo Subianto dalam penentuan sistem pilkada ke depan. Demokrat akan masuk barisan Prabowo menyikapi pilkada.
“Demokrat bersama Prabowo dalam penentuan sistem pilkada ke depan. Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Herman Khaeron mengawali pernyataannya, Selasa (6/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Herman menyebut pilkada secara langsung atau melalui DPRD sah dilakukan dalam sistem demokrasi Indonesia. Herman menyinggung ketentuan dalam UUD 1945.
“Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” kata Herman Khaeron.
Baca Juga: SPI Sukabumi tolak mau Prabowo Pilkada oleh DPRD: Jahat dan hambat regenerasi kepemimpinan
Herman sebelumnya mengatakan wacana perubahan sistem pilkada masih perlu dikaji secara mendalam. Sikap itu merespons Cak Imin yang menyebut pilkada langsung tak efektif.
“Untuk wacana pilkada langsung atau DPRD, tim kami sedang mendalami dan mengkajinya, idealnya kami harus bertanya kepada rakyat melalui survey terkait dengan pilihan ini, sebagaimana yang pernah kami lakukan pada tahun 2014,” kata Herman kepada wartawan, Kamis (25/12/2025).
Herman menyinggung rapat paripurna yang pernah memutuskan pilkada oleh DPRD. Namun, karena penolakan masyarakat keputusan itu dibatalkan.
“Pada saat itu rapat paripurna DPR telah memutuskan pilkada oleh DPRD namun reaksi masyarakat begitu masif dan atas kehendak rakyat itulah presiden mengeluarkan peraturan pengganti UU yang mengembalikan pilkada secara langsung,” ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira, pengambilan kembali hak memilih kepala daerah yang sudah diberikan kepada rakyat, berpotensi memicu kemarahan publik.
“Saya kira rakyat akan marah, karena hak yang sudah diberikan kepada rakyat ini akan diambil lagi oleh elite-elitenya yang ingin melanggengkan kekuasaannya,” ujar Andreas dilansir Kompas, Rabu (31/12/2025).
