sukabumiheadline.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mewanti-wanti para pengusaha agar segera bersiap menyisihkan dana cadangan pesangon (DCP). Jika tidak dipatuhi, ancaman sanksi pidana menanti bagi perusahaan yang ingkar dalam memenuhi hak pesangon pekerja.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam keterangan pers Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dikutip sukabumiheadline.com, Sabtu (14/11/2026)
Namun, Indah menjelaskan bahwa perusahaan memiliki masa transisi selama satu tahun hingga Oktober 2027 sebelum aturan tersebut efektif diberlakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada sanksi pidana bagi perusahaan yang memang ingkar tidak memberikan pesangon. Jadi saya bukan dalam konteks menakut-nakuti, tapi justru saya harus men-spill, justru harus menginfokan supaya Bapak Ibu punya waktu,” kata Indah.
Meskipun diberikan masa transisi, Indah meminta pengurus pengelola dana pensiun (Dapen) di setiap perusahaan segera berbenah sejak dini. Saat ini, pemerintah memang masih menyusun aturan teknis turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen).
“Tapi sambil menunggu PP ini jadi, saran saya Bapak Ibu di setiap perusahaan mulai berbenah dengan cara mendata lebih jelas jumlah pekerja, jumlah keuangan, kemudian nanti kalau in case of harus ditransfer semua, semuanya menjadi jelas dan transparan,” kata dia.
Sebagai informasi, kewajiban dana cadangan pesangon merupakan mandat UU 27/2026. Nantinya, seluruh DCP tersebut wajib disetorkan ke lembaga khusus yang dibentuk pemerintah.
Indah menjelaskan, Kemenaker sengaja mengusulkan masa transisi satu tahun saat pembahasan UU 27/2026 agar dunia usaha tidak kaget dalam menyiapkan skema keuangan mereka.
“Tadinya undang-undang terbit, maka harus terbit pula lembaga dana cadangan pesangon dan seluruhnya uang-uang pesangon atau Dapen (Dana Pensiun) dan DPLK harus direlokasi, transformasi ke lembaga ini,” katanya.
“Saya memahami pemberi kerja atau pengusaha pasti akan agak kelabakan kalau langsung diberlakukan. Oleh karena itu hasil diskusi kami alhamdulillah memberikan masa transisi selama satu tahun untuk pengelolaan DCP secara terpusat,” jelas Indah.
Bentuk lembaga khusus
Untuk informasi, papar Indah, Kemenaker berencana membentuk lembaga khusus yang bertugas mengelola DCP dalam waktu dekat sesuai amanat UU 27/2026.
“Uangnya harus jelas dan disetorkan ke lembaga pemerintah. Nanti ditunjuk dalam waktu yang tidak lama lagi lembaga pemerintah yang akan mengelola dana cadangan pesangon ini,” ungkap Indah.
Dengan aturan baru ini, Dapen milik perusahaan maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tidak lagi diperbolehkan mengelola dana pesangon pekerja.
“Di setiap perusahaan kan biasanya ada Dapen lalu ada DPLK, maka jawabannya tidak. Tidak akan dikelola (oleh Dapen/DPLK) karena undang-undang bilang yang mengelola adalah lembaga pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah. Jadi, ini lembaga pemerintah,” tegas dia.
Indah mengaku banyak menerima masukan dari perusahaan agar Dapen tetap diizinkan mengelola DCP, namun aturan undang-undang sudah mengunci bahwa seluruh dana harus terpusat di satu lembaga resmi pemerintah.
