sukabumiheadline.com – Beberapa aplikasi populer sering kali disalahgunakan oleh pihak tertentu sebagai sarana prostitusi online, atau biasa disebut dengan istilah “Open BO” di Indonesia.
Sebagian besar platform ini sebenarnya dirancang untuk komunikasi atau pencarian teman, namun fitur-fitur berbasis lokasi dan privasi di dalamnya kerap dieksploitasi untuk transaksi seksual ilegal.
Berikut adalah daftar aplikasi yang sering diidentifikasi dalam kasus penyalahgunaan prostitusi daring oleh pihak kepolisian dan laporan media, dirangkum sukabumiheadline.com, Selasa (10/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. MiChat
Aplikasi pesan instan asal Singapura yang paling sering diasosiasikan dengan kasus prostitusi online di Indonesia. Fitur “People Nearby” (Pengguna Sekitar) disalahgunakan untuk mencari pelanggan tanpa memerlukan persetujuan kontak terlebih dahulu.
2. Telegram
Banyak digunakan karena tingkat privasi dan enkripsinya yang tinggi. Transaksi sering kali dikoordinasikan melalui grup atau channel khusus berbasis geolokasi maupun anonim.
3. Aplikasi Kencan (Tantan & Badoo)
Aplikasi pencarian jodoh daring ini kerap disalahgunakan oleh akun palsu atau muncikari untuk menawarkan layanan seksual berbayar.
4. Tinder
Mirip dengan Tantan, aplikasi kencan global ini dimanfaatkan pelaku dengan memanipulasi profil untuk mempromosikan layanan seksual komersial. Pelaku kerap mengatur filter lokasi ke area hotel atau apartemen tertentu guna menjangkau pengguna di wilayah tersebut.
5. X (dahulu Twitter)
Meskipun tidak sepopuler nomor 1-4, namun media sosial berbasis teks ini sering digunakan sebagai wadah promosi atau etalase, di mana penyedia jasa menggunakan tagar (hashtag) tertentu dan mengarahkan calon pelanggan ke aplikasi pesan pribadi.
Bahaya dan risiko hukum di Indonesia
Penyalahgunaan platform digital untuk prostitusi online memiliki konsekuensi yang sangat serius. Pemerintah dan aparat penegak hukum secara aktif menindak penyalahgunaan ini. Praktik penawaran layanan seksual di platform digital dapat dijerat dengan hukum pidana di Indonesia.
Para pelaku terancam dijerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 1/2024 Pasal 27 ayat (1) yang mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan konten elektronik yang melanggar kesusilaan.
Selain itu, UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO, juga bisa digunakan untuk menjerat muncikari, agen, atau pelaku eksploitasi seksual, terutama jika melibatkan anak di bawah umur, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
