Calonkan Anies, PDIP: Abaikan Baleg DPR dan tetap mengacu putusan MK, kita kawal bersama

sukabumiheadline.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyebut partainya akan mendaftarkan calon gubernur (cagub) di Pilkada Jakarta 2024.

Ia mengatakan bahwa pendaftaran cagub dan cawagub Jakarta akan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tentunya mengabaikan Baleg DPR.

“Kami akan mendaftarkan, bukan hanya kami, partai-partai, calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan MK, silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang diubah-ubah untuk kepentingan penguasa hari ini,” ujar Masinton, Rabu (21/8/2024).

Baca Juga: Tak peduli Jokowi gabung Golkar, PDIP: Kita tarung!

Terkait sosok yang diusung PDIP, Masinton menyebut, salah satunya adalah nama Anies Baswedan yang berpeluang diusung PDIP.

“Nanti tanggal 27 Agustus PDIP mencalonkan Anies Baswedan kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan MK, biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini,” katanya.

Rekomendasi Redaksi: 

• • Trending “Peringatan Darurat”, ini maksudnya
  • Suswono: Cawagub Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, eks Mentan pernah kalah di Pilbup Brebes
  • Profil Supratman Andi Agtas gusur menteri kader PDIP, ini daftar pejabat hasil reshuffle kabinet

Seperti diketahui, Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan dalam Pilkada 2024. Hal ini muncul dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) baru usul inisiatif DPR RI menyikapi adanya putusan MK.

Mendengar adanya DIM baru usul inisiatif DPR RI yang baru dibacakan tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR yang bertindak sebagai pimpinan rapat, Achmad Baidowi langsung mengambil kesepakatan.

“Ini sebenarnya kan mengadopsi putusan MK yang mengakomodir partai non-parlemen bisa mencalonkan kepala daerah. Jadi sudah bisa mendaftarkan ke KPU, yang sebelumnya tidak bisa. Bisa disetujui ya?” tanya pria yang akrab disapa Awiek itu.

Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 40 yang diubah dalam DIM baru usul inisiatif DPR RI yang dibacakan, terdapat dua kelompok persentase syarat pencalonan Pilkada 2024 bagi partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD maupun bagi partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD. Baca selengkapnya: Tok! MK putuskan parpol tanpa kursi DPRD bisa usung calon di pilkada, begini aturannya