sukabumiheadline.com – Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan terhadap perizinan sumur bor dan pemanfaatan air tanah oleh perusahaan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, mengatakan bahwa pihaknya mendukung seluruh perusahaan agar dapat tumbuh dan berkembang serta membawa manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat.
“Saya menekankan bahwa dukungan tersebut harus sejalan dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta sinergi harmonis antara perusahaan dan pemerintah daerah,” kata Iwan, dikutip sukabumiheadline.com, Rabu (21/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun, kata Iwan, terkait perizinan berusaha di sektor pertambangan serta perizinan pemanfaatan air tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, “Saya mengimbau perusahaan untuk menempuh seluruh proses perizinan secara prosedural.”
Dalam kesempatan itu, Iwan mendukung seluruh perusahaan agar dapat tumbuh dan berkembang serta membawa keberkahan bagi perusahaan dan masyarakat.
“Namun demikian, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tetap harus dijalankan agar terwujud sinergi yang harmonis dengan pemerintah daerah,” jelas Iwan.
Lebih lanjut, Iwan menambahkan, berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Sukabumi tercatat sebanyak 294 titik sumur dari 149 pemegang izin air tanah.
“Pemanfaatan air tanah oleh perusahaan berdampak pada kewajiban pajak yang harus ditunaikan,” tegas dia.
Bahwa pajak dari pemanfaatan air tanah tersebut menjadi bagian dari pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
Oleh karena itu, Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi memandang pengawasan perizinan air tanah sebagai hal yang penting.
“Saya berharap dengan konsistensi Komisi I dalam melakukan pengawasan terhadap izin air tanah, pemanfaatan air tanah atau sumur bor yang belum berizin dapat kita tertibkan. Sehingga, berdampak bagi keberkahan Kabupaten Sukabumi,” yakin dia.
