sukabumiheadline.com – Pihak SMA Negeri 1 Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diduga men-drop out sebanyak 20 siswanya. Sementara itu, ada 6 pelajar lainnya dikenai sanksi skorsing, Rabu (8/7/2026).
Informasi diperoleh sukabumiheadline.com, kebijakan tersebut diambil buntut dugaan hendak melakukan tawuran.
Namun, kebijakan sekolah tersebut memicu protes keras dari para wali murid. Mereka menilai keputusan tersebut terlalu berat, tidak proporsional, dan belum mencerminkan rasa keadilan karena tawuran yang dituduhkan disebut belum terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kronologi bermula dari saling ejek antara siswa SMAN 1 Cicurug dengan siswa SMAN 1 Cigombong (Kabupaten Bogor) yang kemudian berkembang menjadi ajakan untuk melakukan tawuran,” jelas DK, salah seorang wali murid yang diduga di-drop out.
Menurutnya, lokasi yang diduga menjadi titik kumpul berada di sekitar kawasan PT Yongjin, Gang Hawaii, pada Jumat lalu.
“Didiga rombongan dari sekolah lain telah membawa senjata tajam, sementara siswa SMAN 1 Cicurug disebut datang tanpa membawa senjata. Namun, tawuran urung terjadi karena para siswa SMAN 1 Cicurug memilih membubarkan diri setelah merasa takut,” jelas DK.
“Anak-anak memilih pulang. Dalam perjalanan ada dua siswa yang terjatuh dari sepeda motor, kemudianndiamankan warga dan dibawa ke Polsek Cicurug untuk dimintai keterangan. Dari pemeriksaan itulah kemudian berkembang nama-nama siswa lain yang diduga ikut dalam rombongan,” paparnya .
Lebih jauh Diky menegaskan, pada awalnya hanya delapan siswa yang dipanggil pihak sekolah. Namun setelah dilakukan pendalaman berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan para siswa, jumlah yang diduga terlibat berkembang menjadi 26 siswa.
“Yang membuat para orang tua kecewa bahwa keputusan akhir justru berbeda. Sebanyak 20 siswa disebut diminta mengundurkan diri atau dikembalikan kepada orang tua, sementara enam siswa lainnya hanya dikenai sanksi skorsing,” katanya.
“Kami hanya meminta keadilan. Kalau memang ada aturan, berlakukan kepada semua secara sama. Jangan ada perlakuan berbeda. Kenapa ada yang hanya diskors, sementara yang lain diminta keluar sekolah,” tegasnya.
DK juga mempertanyakan dasar penjatuhan sanksi tersebut. Menurutnya, sebagian besar siswa yang dikeluarkan tidak memiliki riwayat pelanggaran berat.
“Kalau anak saya memang pernah kena poin, tapi hanya karena nongkrong atau bermain handphone. Itu bukan tindak kriminal, bukan narkoba, dan bukan tawuran yang benar-benar terjadi,” kata dia lagi.
Berdasarkan tata tertib sekolah yang diketahuinya, pelanggaran berat yang dapat berujung pada sanksi tegas antara lain penyalahgunaan narkoba, tindakan kriminal, atau tawuran yang benar-benar terjadi. Sementara dalam kasus tersebut, menurutnya, bentrokan fisik belum sempat terjadi.
“Saya membantah informasi yang menyebut adanya korban pembacokan. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari para siswa, korban hanya mengalami luka lecet akibat terjatuh dari sepeda motor, bukan akibat sabetan senjata tajam. Pernyataan tersebut merupakan versi dari pihak wali murid dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak sekolah maupun kepolisian,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala SMAN 1 Cicurug, Agus Hernawan menegaskan, kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan Laporan Kepolisian dan Hasil Rapat Dewan Guru.
“Saya membenarkan bahwa pihak sekolah menerima laporan dari aparat penegak hukum terkait dugaan tawuran yang melibatkan sejumlah siswanya. Berdasarkan informasi yang diterima sekolah, dugaan tawuran sudah masuk dalam kategori pelanggaran meskipun bentrokan fisik belum terjadi,” kata Agus.
Ditambahkan Agus, pihaknya mendapatkan laporan dari pihak kepolisian terkait adanya tawuran. Setelah dilakukan pendalaman, selanjutnya para siswa yang terlibat dipanggil dan dimintai keterangan, sehingga jumlah siswa bertambah.
“Keputusan mengembalikan siswa kepada orang tua bukan diambil secara sepihak, melainkan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru serta mengacu pada fakta integritas yang telah ditandatangani seluruh siswa saat pertama kali diterima di sekolah,” tegasnya.
Lebih jauh Agus menambahkan, sejak awal masuk sekolah, siswa sudah menandatangani fakta integritas yang berisi kesediaan mematuhi seluruh tata tertib sekolah. Salah satunya, mengatur konsekuensi apabila melakukan pelanggaran berat.
“Meski demikian, bahwa keputusan terhadap para siswa tersebut belum bersifat final. Pihak sekolah masih akan menggelar rapat pleno luar biasa untuk mengevaluasi kembali kondisi masing-masing siswa secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan rekam jejak kedisiplinan, catatan pembinaan oleh guru BK, wali kelas, tingkat kehadiran, serta berbagai aspek lainnya,” papar dia.
“Saya pribadi tidak bisa memutuskan sendiri karena ini merupakan keputusan kolektif Dewan Guru. Kami akan melaksanakan pleno luar biasa. Nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada orang tua. Jadi keputusan ini belum final,” lanjut Agus.
Setiap siswa, kata dia, akan dibahas satu per satu dalam forum pleno sehingga hasil akhirnya bisa berbeda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Di sisi lain, sekolah juga harus mempertimbangkan kepentingan seluruh warga sekolah.
“Kami juga harus menyelamatkan sekira 1.500 siswa yang belajar di SMAN 1 Cicurug. Jadi setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas,” kata Agus.
