SUKABUMIHEADLINES.com – Ebrahim Raisi terpilih menjadi Presiden Iran dalam pemilihan Sabtu, 19 Juni 2021. Pria yang dikenal sebagai tokoh konservatif itu menggantikan presiden sebelumnya, Hassan Rouhani. Terpilihnya Raisi turut menuai kecaman dari Israel.
Melansir Republika.co.id, Ebrahim Raisi memperoleh 62 persen suara publik Iran. Dari 28,6 juta surat suara terhitung, sebanyak 17,8 juta di antaranya memilih Raisi. Sementara pesaingnya, Mohsen Rezai, meraih 3,3 juta suara.
Mohsen Rezai tetap mengucapkan selamat kepada Raisi. Dia berharap Raisi dapat membangun pemerintahan yang kuat dan populer guna menyelesaikan berbagai masalah Iran.
Satu-satunya tokoh reformis yang turut berpartisipasi dalam pilpres Iran, yakni Abdolnasser Hemmati, turut mengucapkan selamat kepada Raisi.
Hassan Rouhani menyampaikan selamat kepada rakyat Iran. “Saya mengucapkan selamat kepada rakyat atas pilihan mereka. Ucapan selamat resmi saya akan menyusul, tapi kita tahu siapa yang mendapat cukup suara dalam pemilihan ini dan siapa yang dipilih oleh rakyat,” kata Rouhani.
Bagaimana tanggapan yang muncul setelah terpilihnya Ebrahim Raisi?
Dinukil dari Republika.co.id, Amnesty International dan Human Rights Watch mengatakan, terpilihnya Ebrahim Raisi merupakan pukulan bagi hak asasi manusia. Mereka menyerukan agar ada penyelidikan atas peran Raisi yang terlibat dalam eksekusi di luar hukum terhadap ribuan tahanan politik pada 1988.
“Kami terus menyerukan agar Ebrahim Raisi diselidiki atas keterlibatannya dalam kejahatan masa lalu dan yang sedang berlangsung di bawah hukum internasional, termasuk oleh negara-negara yang menjalankan yurisdiksi universal,” ujar Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard.
Hal yang sama juga disuarakan oleh Wakil Direktur Timur Tengah Human Right Watch, Michael Page. Dia mengatakan, pihak berwenang Iran membuka jalan bagi Ebrahim Raisi untuk menjadi presiden melalui penindasan dan pemilihan yang tidak adil.
“Sebagai kepala Kehakiman yang represif Iran, Raisi mengawasi beberapa kejahatan paling keji dalam sejarah Iran baru-baru ini, yang pantas diselidiki dan dipertanggungjawabkan daripada pemilihan jabatan tinggi,” ujar Page.
Sementara Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengecam presiden Iran yang baru. Ia mengatakan hasil pemilihan presiden Iran menjadi tanda kekuatan dunia harus ‘bangun’ sebelum bergabung kembali ke kesepakatan nuklir Iran.
“Di antara semua orang yang bisa ia pilih (Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali) Khamenei memilih algojo Teheran, orang yang terkenal di Iran dan seluruh dunia, memimpin komite kematian eksekusi ratusan warga Iran tak bersalah selama bertahun-tahun,” kata Bennett, Ahad, 20 Juni 2021.
Iran dan kekuatan dunia melanjutkan perundingan tak langsung mengenai bergabungnya kembali Amerika Serikat (AS) dan Iran ke perjanjian yang dikenal Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Kesepakatan itu bertujuan untuk menahan program nuklir Iran dengan imbalan dicabutnya sanksi-sanksi internasional ke negara itu.
Pembicaraan Ahad ini menjadi perundingan pertama sejak Raisi terpilih. Israel menentang JCPOA dan mendukung keputusan mantan Presiden Donald Trump menarik AS dari perjanjian tersebut pada tahun 2018. Langkah Trump menerapkan kembali sanksi ke Iran mendorong Teheran perlahan-lahan melanggar ketetapan yang sudah disepakati dalam JCPOA.
“(Hasil pemilihan presiden Iran) kesempatan terakhir kekuatan dunia untuk bangun sebelum kembali ke kesepakatan nuklir dan memahami siapa yang mereka hadapi,” kata Bennett.
“Orang-orang ini pembunuh, pembunuh massal; rezim algojo brutal yang seharusnya tidak boleh memiliki senjata pemusnah massal yang tidak hanya dapat membunuh ribuan tapi jutaan orang,” tambahnya.
Seperti apa sosok Ebrahim Raisi?
Raisi adalah seorang garis keras yang berada di bawah sanksi oleh Amerika Serikat (AS). Dia merupakan seorang kritikus keras negara-negara Barat. Dia berada di bawah sanksi AS karena dugaan keterlibatan dalam eksekusi tahanan politik beberapa dekade lalu.
“Jika terpilih, Raisi akan menjadi presiden Iran pertama yang dikenai sanksi sebelum dia menjabat, dan berpotensi dikenai sanksi saat menjabat,” kata analis Jason Brodsky, dilansir al-Arabiya.
Brodsky mengatakan, fakta itu dapat mengkhawatirkan Washington dan Iran liberal, terlebih fokus tajam Presiden AS Joe Biden adalah hak asasi manusia secara global.
Raisi adalah seorang tokoh tingkat menengah dalam hierarki ulama Muslim Syiah Iran. Raisi diangkat oleh Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei sebagai kepala kehakiman pada 2019. Beberapa bulan kemudian, AS menjatuhkan sanksi kepada Raisi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk eksekusi tahanan politik pada 1980-an dan penindasan kerusuhan pada 2009.