SUKABUMIHEADLINES.com – Proyek pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berdampak besar pada kondisi keuangan BUMN konstruksi yang terlibat di dalamnya. Terlebih pandemi Covid-19 selama satu tahun lebih membuat utang BUMN turut meningkat.
Fitch Solution dalam laporannya mengungkapkan, pada awalnya pemerintah Indonesia mengalokasikan proporsi yang cukup besar dalam Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk pembangunan infrastruktur.
Sayangnya, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian alokasi dana guna penanganan krisis termasuk pembangunan infastruktur perawatan kesehatan.
“Hal tersebut dapat menyebabkan proyek dalam fase pra-konstruksi mendatang ada di bawah tekanan berat, terutama yang didanai negara,” jelas Fitch Solution, dilansir Kompas.com, Rabu (8/9/2021).
Dengan demikian, harus ada dukungan berupa penyertaan modal atau suntikan dana meskipun kondisi keuangan negara saat ini masih belum stabil. Berdasarkan data dari Proyek Utama Infrastruktur (KPD), lebih dari 50 persen pekerjaan konstruksi diberikan kepada BUMN yang sudah mapan seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (PErsero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
BUMN ini terlibat dalam sebagian besar proyek infrastruktur raksasa seperti Pelabuhan Laut Dalam Patimban di Jawa Barat hingga pembangunan Sistem Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. “Akibat dari Indonesia booming infrastruktur, BUMN terus menambah utang dalam jumlah besar dan terancam mengalami kesulitan keuangan, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19,” papar Fitch Solution.
Kondisi ini menyebabkan penundaan pada pelaksanaan proyek dan gangguan arus kas sehingga bisa menjadi masalah bagi BUMN bidang konstruksi. Hal ini semakin diperumit oleh lonjakan harga bahan bangunan sepanjang tahun 2021, meskipun diperkirakan akan normal pada tahun 2022.