sukabumiheadline.com – Serangan udara Israel pada Sabtu (31/1/2026) menewaskan 32 orang, termasuk anak-anak di Gaza. Serangan itu terjadi beberapa hari setelah Israel resmi bergabung Dewan Perdamaian Gaza bareng Indonesia dan sejumlah negara lain.
Untuk informasi, Dewan Perdamaian Gaza merupakan organisasi baru bentukan Presiden AS, Donald Trump.
Militer Israel mengeklaim, serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas pelanggaran gencatan senjata Hamas. Meskipun gencatan senjata yang dimediasi AS memasuki fase kedua awal bulan ini, kekerasan di wilayah Palestina terus berlanjut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Israel dan Hamas pun saling menuduh melanggar perjanjian tersebut. Serangan terbaru ini terjadi setelah Israel mengumumkan akan membuka kembali penyeberangan Rafah yang penting antara Gaza dan Mesir pada Ahad (1/2/2026) secara terbatas.
“Jumlah korban tewas sejak Subuh hari ini telah meningkat menjadi 32 orang, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan,” kata juru bicara badan pertahanan sipil, Mahmud Bassal, dikutip dari AFP.
“Apartemen tempat tinggal, tenda, tempat penampungan, dan kantor polisi menjadi sasaran, yang mengakibatkan bencana kemanusiaan ini,” sambungnya.
Sebuah unit di gedung apartemen di lingkungan Rimal, Kota Gaza, hancur total..”Tiga gadis meninggal saat sedang tidur. Kami menemukan jasad mereka di jalan,” kata Samer al-Atbash, seorang kerabat keluarga.
“Gencatan senjata apa yang kau bicarakan? Semua orang saling menipu,” tambah Nael al-Atbash, kerabat lainnya.
Salah satu serangan menghantam kantor polisi di distrik Sheikh Radwan di Kota Gaza, pusat kota terbesar di wilayah tersebut.
Direktorat Jenderal Kepolisian Gaza mengatakan, tujuh orang tewas dalam serangan itu, termasuk empat petugas polisi wanita.
“Korban tewas termasuk petugas dan personel kepolisian serta warga sipil yang berada di kantor polisi pada saat itu,” kata direktorat tersebut.
Menurut laporan seorang jurnalis AFP, sekitar selusin petugas penyelamat bergegas ke gedung yang hancur dan menarik jenazah dari reruntuhan.
Serangan Israel lainnya menghantam sebuah tempat perlindungan di Al-Mawasi, wilayah di Gaza selatan tempat puluhan ribu pengungsi Gaza tinggal di tenda-tenda dan tempat penampungan darurat.
Kepulan asap besar membubung di atas ribuan tenda yang didirikan berdekatan. Meskipun hampir setiap hari terjadi kematian di Gaza sejak dimulainya gencatan senjata pada 10 Oktober, jumlah korban pada hari Sabtu sangat tinggi.
Militer Israel menyatakan, serangan udara tersebut merupakan pembalasan atas insiden pada hari Jumat di mana delapan warga Palestina keluar dari terowongan di kota Rafah yang menurut mereka melanggar gencatan senjata.
Disebutkan bahwa militer menyerang empat komandan serta pasukan tambahan dari Hamas dan Jihad Islam di seluruh Jalur Gaza.
Hamas dalam sebuah pernyataan mengutuk serangan itu sebagai “kejahatan brutal”.
Kementerian kesehatan, yang beroperasi di bawah otoritas Hamas, mengatakan bahwa serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 509 orang di Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan.
Militer Israel mengatakan empat tentara telah tewas dalam periode yang sama di Gaza dalam serangan yang diduga dilakukan oleh militan.
Gabung Dewan Perdamaian
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah Indonesia menarik dari dari keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Alasannya, karena lembaga yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu sama sekali tidak berpihak kepada Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace keputusan yang aneh karena di dalam dewan itu ada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang jelas-jelas menjajah Palestina. Sedangkan Palestina sebagai korban tidak dilibatkan.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina, karena dalam penggagas Trump dan anggotaannya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” katanya dikutip dari akun X pribadinya @cholilnafis, Jumat (30/1/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini juga menyorot kewajiban Indonesia harus membayar sejumlah uang dengan bergabung ke Dewan Perdamaian tersebut.
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnto Abdul Hakim menilai Board of Peace merupakan bentuk nyata dari langkah neokolonialisme.
“MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” katanya dikutip dari laman resmi MUI.
Sudarnoto menegaskan sikap MUI menolak ‘perdamaian semu’ sebagaimana yang diatur oleh Donald Trump itu karena tidak berbasis kepada keadilan.
“Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupyingpower yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar,” ujarnya.
MUI menghargai niat Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamain dunia. Namun, MUI mengingatkan keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati,” katanya.
